Tribun Bandar Lampung

Asisten Gubernur Lampung Sebut Penyegelan Boks Parkir RSUDAM Hanya Salah Paham

"Itu permasalahan miskomunikasi saja, jadi sebenarnya RSUDAM lahannya punya Pemprov Lampung dan RSUDAM juga BLUD," kata Irwan S Marpaung.

tribunlampung.co.id/kiki adipratama
Asisten Gubernur Lampung Sebut Penyegelan Boks Parkir RSUDAM Hanya Salah Paham. 

Herman HN menilai bahwa persoalan pajak sebenarnya tidak perlu diributkan.

Mengingat pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga, semestinya hal itu memang menjadi objek pemasukan daerah dalam hal ini pemkot.

• Ditagih Rp 4 Juta Bayar Parkir di Bandara, Pemilik Motor Bangkrut

“Yang membuat ribut ini, urusan kecil diribut-ributin. Ini yang ruwet. Janganlah dibuat ruwet," tukas Herman HN.

Objek pajak parkir ini menurut Herman HN memang hak Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini manajemen RSUDAM seharusnya memberikan hak tersebut kepada pemerintah daerah.

"Sama-sama pemerintah, tapi yang namanya pajak parkir ya bayar. Pajak parkir namanya," tambah Herman HN.

Herman HN menyontohkan, di wilayah DKI Jakarta, seluruh objek pajak parkir di provinsi tersebut dikelola oleh pemerintah kota.

“Coba itu di DKI, mau dia swalayan mau apapun kena pajak parkir semua. Karena ini kan bisnis, terima bayaran parkir. Tapi kalau dia nggak terima bayaran kayak kantor gubernur, kantor wali kota, ya tidak (kena pajak parkir),” terang Herman HN.

Pantauan Tribunlampung.co.id di RSUDAM, pihak manajemen RSUDAM telah mencopot segel menunggak pajak yang telah dipasang oleh BPPRD Bandar Lampung, Rabu (18/12/2019) siang.

Halaman
1234
Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved