Tribun Bandar Lampung

Asisten Gubernur Lampung Sebut Penyegelan Boks Parkir RSUDAM Hanya Salah Paham

"Itu permasalahan miskomunikasi saja, jadi sebenarnya RSUDAM lahannya punya Pemprov Lampung dan RSUDAM juga BLUD," kata Irwan S Marpaung.

tribunlampung.co.id/kiki adipratama
Asisten Gubernur Lampung Sebut Penyegelan Boks Parkir RSUDAM Hanya Salah Paham. 

Segel tersebut dilepas dari boks tiket menuju parkir masuk dan juga boks pembayaran tiket parkir di bagian pintu keluar.

Ditempel Stiker Nunggak Pajak Parkir

Tudingan menunggak pajak membuat Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM) merasa dipermalukan.

Kabag Hukum RSUAM Anindito Widyantoro beralasan, pengelolaan parkir masih dalam sengketa.

BPPRD Bandar Lampung memasang stiker menunggak pajak di boks tiket masuk parkir hingga loket pembayaran tiket parkir rumah sakit pelat merah ini.

Menurut Anindito, pemasangan stiker menunggak pajak tersebut tidak pantas.

"Ini kan lahannya provinsi. Masih dalam sengketa (juga) untuk masalah pajak pengelolaan parkir," ungkap Anindito terkait pemasangan stiker oleh BPPRD Bandar Lampung, Selasa (17/12/2019).

Anindito membeberkan, sesuai Permendagri tentang BLUD, rumah sakit mempunyai fleksibilitas dalam penataan wilayah.

"Rumah sakit memiliki fleksibilitas untuk penataan wilayah rumah sakit. Dia kan sudah bayar pajak ke rumah sakit sebagai pendapatan rumah sakit, masak mau diminta lagi sama kota," cetusnya.

Terlebih, terus Anindito, RSUAM juga melayani sebagian besar masyarakat Kota Bandar Lampung.

"Apa sih susahnya. Tinggal diatur ini sudah setor ke rumah sakit. Tinggal laporannya saja. Kenapa harus diminta lagi. Gitu lho," kata Anindito.

Menurutnya, penyegelan oleh BPPRD Bandar Lampung tidak sepatutnya dilakukan.

Ia keberatan RSUAM dianggap belum membayar pajak parkir.

"Ya dari sisi aturan pun, antara provinsi dan kota berbeda cara menerjemahkan aturan itu. Kami keberatan dengan penempelan stiker ini. Karena ini lahannya provinsi, bukan wilayah kota," paparnya.

Anindito kembali menegaskan, RSUAM merupakan BLUD yang memiliki fleksibilitas keuangan.

Menurut dia, RSUAM harus berupaya bagaimana caranya membuat pasien dan keluarganya nyaman dan aman terkait parkir.

"Termasuk risiko kehilangan ditanggung pihak pengelola parkir. PT Hanura Putra pihak ketiganya," ujarnya.

Anindito pun mengaku akan mengambil langkah dengan melaporkan masalah ini ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

"Memang perlu duduk bareng. Bukan kemudian caranya begini. Makanya kita minta SPT (surat perintah tugas)-nya tadi," tandasnya.

 Polemik Pajak Parkir Bandara, Pemprov Sarankan Orientasi Pelayanan

BPPRD menyebut pemasangan stiker dikarenakan parkir RSUAM dikelola oleh pihak ketiga.

Dengan demikian, retribusi parkir RSUAM masuk ke pendapatan Pemkot Bandar Lampung.

Kabid BPPRD Bandar Lampung Andre Setiawan mengungkapkan, SPT baru akan ditunjukkan bila yang meminta adalah pihak pengelola parkir. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama/Sulis Setia Markhamah)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved