Tribun Bandar Lampung

Rugikan Negara hingga Rp 97 Juta, 2 Pejabat Kampung di Lampung Tengah Duduk di Kursi Pesakitan

Lepas dari jabatannya, seorang kepala kampung duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jumat 20 Desember 2019.

Rugikan Negara hingga Rp 97 Juta, 2 Pejabat Kampung di Lampung Tengah Duduk di Kursi Pesakitan
tribunlampung.co.id/hanif mustafa
Rugikan Negara hingga Rp 97 Juta, 2 Pejabat Kampung di Lampung Tengah Duduk di Kursi Pesakitan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lepas dari jabatannya, seorang kepala kampung duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jumat 20 Desember 2019.

Sopan (59), mantan Kepala Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, juga menyeret mantan bendahara kampungnya, Subono (49).

Keduanya diduga telah melakukan penyelewengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidokerto Tahun Anggaran 2015.

Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kemal Zahrie Pasha mengatakan, perbuatan keduanya bermula pada kurun waktu 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Desember 2015, Kampung Sidokerto mendapat alokasi dana kampung (ADK) sebesar Rp 393.176.803.

"Dalam keterangan terdakwa Subono, jumlah uang yang dicairkan untuk Kampung Sidokerto dan telah masuk ke rekening bank milik Kampung Sidokerto sebesar Rp 393.176.803," kata Kemal Zahrie Pasha, Jumat.

Selanjutnya, kata Kemal Zahrie Pasha, dalam kurun waktu 10 Juli 2015 sampai dengan 4 Januari 2016, terdakwa Subono selaku Bendahara Kampung Sidokerto bersama terdakwa Sopan selaku Kepala Kampung Sidokerto menarik uang dari rekening Kampung Sidokerto sebanyak tujuh kali penarikan.

Pemkab Siapkan Rp 68,7 M untuk Alokasi Dana Kampung

"Uang tersebut kemudian disimpan dan dikelola oleh saksi Subono, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana APBK Sidokerto, terdakwa Subono membuat 8 berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), namun hanya diperoleh 7 berkas LPJ dengan nilai Rp 336.817.900, sedangkan 1 berkas SPJ senilai Rp 56.358.479 hilang," tutur Kemal Zahrie Pasha.

Dalam pembuatan LPJ tersebut, kata Kemal Zahrie Pasha, atas inisiatif terdakwa Sopan, terdakwa Subono membuat LPJ dengan melampirkan nota-nota yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan menaikkan jumlah pengeluarannya dari yang sebenarnya, dengan cara meminta nota kosong dari toko.

"Kemudian, terdakwa mengisinya sendiri dengan menaikkan dan menyesuaikan dengan RAPBK baik jumlah barang maupun harga, serta menandatangani sendiri nota-nota tersebut, sedangkan kuitansi asli pembayaran sudah dibuang," jelas Kemal Zahrie Pasha.

Adapun 7 berkas LPJ tersebut, ungkap Kemal Zahrie Pasha, meliputi kegiatan sebagai berikut, anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan senilai Rp 86.760.000, anggaran Operasional Perkantoran senilai Rp 55.909.900, anggaran Operasional RT/RW senilai 3.750.000.

Tahun Ini Pemkab Tuba Gelontorkan Anggaran Dana Kampung Rata-rata Rp 527 Juta Setiap Kampungnya

Kemudian, anggaran Jalan Telford (600 x 2,5 x 0,15) m Dusun senilai 100.909.000, anggaran Pembuatan Jalan Rabat Beton (159 x 2 x 0,1) m Dusun senilai Rp 33.328.000 dan Pembangunan Jembatan Beton 3m (4 x 3,5) m Dusun senilai 56.161.000.

"Akibat perbuatan kedua terdakwa Sopan dan Subono, negara mengalami kerugian keuangan berjumlah Rp. 97.349.000," tegas Kemal Zahrie Pasha.

Kemal Zahrie Pasha menambahkan, perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 atau pasal 9 Undang–undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved