Tribun Pringsewu

4.000 Rumah di Pringsewu Akan Dilabeli Stiker Penerima Bantuan Prasejahtera

Sebanyak 4.000 rumah keluarga prasejahtera di Kabupaten Pringsewu penerima bantuan pemerintah akan dilabel stiker Penerima Bantuan Prasejahtera.

4.000 Rumah di Pringsewu Akan Dilabeli Stiker Penerima Bantuan Prasejahtera
Tribun Lampung/Endra
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Lampung  R Didik Budiawan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Sebanyak 4.000 rumah keluarga prasejahtera di Kabupaten Pringsewu penerima bantuan pemerintah akan dilabel stiker Penerima Bantuan Prasejahtera.

Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu mengatakan, penempelan stiker ini tujuannya agar mereka yang sudah tidak prasejahtera menyadari bila bantuan ini diberikan untuk masyarakat miskin

Karena itu, lanjut dia, mereka yang sudah tidak prasejahtera supaya dapat mengundurkan diri."Apabila memang sudah tidak layak menerima bantuan, diharapkan bisa segera mengundurkan diri," katanya, Minggu (12/1).

Dia berharap, rumah keluarga prasejahtera yang ditempel stiker layak menerima bantuan supaya menggunakan bantuan sesuai peruntukannya.

Dinas Sosial Provinsi Lampung Beri Penghargaan Pelaksana PKH Terbaik

Bambang mengatakan, 4.000 stiker yang akan dipasang tahun 2020 ini baru tahap awal. Sebab, jumlah keluarga prasejahtera yang mendapat program keluarga harapan (PKH) itu sebanyak 16 ribu kepala keluarga (KK).

Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Sosial Dissos Pringsewu Agus Purnomo mengungkapkan, nantinya yang menerima label Keluarga Prasejahtera bukan hanya penerima PKH, melainkan juga penerima beras untuk masyarakat prasejahtera, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Metro Beri Bantuan ke Rumah Ibadah

Kepala Dinas Sosial Pringsewu Bambang Suharmanu mengungkapkan kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencapai 21.417 rumah tangga.

Jumlah tersebut yang telah ditetapkan Kemensos. "Namun kuota tersebut baru terpenuhi 20.767," ungkapnya.

Sehingga, kata dia, kuota tersebut masih kurang sekitar 980 rumah tangga. Bambang mengungkapkan, sebagaimana UU No 13/2011 tentang Fakir Miskin, masyarakat prasejahrera wajib lapor ke kepala pekon atau lurah.

Sehingga lurah/pekon bisa langsung musyawarah pekon atau musyawarah kelurahan untuk memutuskan layak atau tidak sebagai warga prasejahtera.

Ketua Komisi IV DPRD Pringsewu Suryo Cahyono sepakat dengan pemasangan label di kediaman Keluarga Prasejahtera.

"Sehingga ketika orang yang dirinya mampu (ekonomi), tapi tetap minta dapat saja bisa dikenakan sanksi," katanya.

Suryo mengungkapkan, sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, yang memalsukan data kemiskinan dapat dikenakan sanksi pidana.

Bentuk Hukumannya adalah penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Sementara, yang berani menyalahgunakan dana bagi fakir miskin dapat dipenjara paling lama lima tahun atau denda Rp 500 juta.(dik)

Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved