Dugaan Korupsi Disdik Pesbar

BREAKING NEWS Korupsi Mebel Rp 643 Juta, Kadisdik Pesisir Barat Disidang

Hapzi (54), warga Desa Padang Dalam, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat ini didakwa melakukan korupsi bersama Evan Mardiansyah.

BREAKING NEWS Korupsi Mebel Rp 643 Juta, Kadisdik Pesisir Barat Disidang
Tribun Lampung/Hanif
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat nonaktif Hapzi (kanan) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (16/1/2020). Hapzi didakwa menyelewengkan dana pengadaan mebel SD dan SMP sebesar Rp 643 juta. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Diduga menyelewengkan dana Rp 643 juta, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat nonaktif Hapzi duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (16/1/2020).

Hapzi (54), warga Desa Padang Dalam, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat ini didakwa melakukan korupsi bersama Evan Mardiansyah.

"Terdakwa selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mebel SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016," kata jaksa penuntut umum (JPU) Bambang Irawan.

Bambang menuturkan, nilai pagu anggaran pengadaan mebel SD dan SMP sebesar Rp 1,532 miliar.

"Dari hasil laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 643.950.719," kata Bambang.

Julian Akan Ungkap Jaringan Korupsi Pembangunan RSUD Pesawaran

Deretan Barang Bukti dan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RSUD Pesawaran

BREAKING NEWS Kecelakaan Maut di Jalinsum Penengahan, Mahasiswa Tewas

Plt Direktur RSUD Ryacudu Diduga Diancam Oknum PNS, Begini Tanggapan Inspektur Lampung Utara

Bambang menambahkan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor A 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved