Pilkada Bandar Lampung 2020

Ongkos Politik Jadi Salah Satu Syarat Agar Dapat Rekomendasi PDI Perjuangan untuk Pilkada

Syarat itu yakni harus memiliki ongkos politik yang kuat guna sarana dan prasarana untuk pemenangan Balon tersebut.

Ongkos Politik Jadi Salah Satu Syarat Agar Dapat Rekomendasi PDI Perjuangan untuk Pilkada
ANTARA/Mohammad Ayudha
Ilustrasi - Kader dan simpatisan PDI Perjuangan saat mengikuti Apel Siaga PDI Perjuangan Setia Megawati, 11 Mei 2018. Ongkos Politik Jadi Salah Satu Syarat Agar Dapat Rekomendasi PDI Perjuangan untuk Pilkada. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memberikan syarat tertentu bagi Bakal Calon (Balon) Wali Kota Bandar Lampung yang akan diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih ini.

Syarat yang diberikan oleh PDI Perjuangan ini tentunya menjadi salah satu sinyal kuat bagi Balon Wali Kota Bandar Lampung jika ingin mendapat rekomendasi PDI Perjuangan dalam Pilkada Bandar Lampung 2020.

Syarat itu yakni harus memiliki ongkos politik yang kuat guna sarana dan prasarana untuk pemenangan Balon tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang Organisasi Watoni Nurdin.

Watoni mengungkapkan, semua Balon Wali Kota Bandar Lampung yang telah mendaftar di PDI Perjuangan memiliki kans atau peluang yang sama.

Punya Peluang Sama, Ini Kata Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung soal Bacalon Wali Kota

Bujang 20 Tahun Sempat Lambaikan Tangan Minta Tolong, tapi Tak Ada yang Berani Menolong

Hasil Akhir Badak Lampung vs Persisam 7-0, Tuan Rumah Pesta Gol, Eks Striker Bali United Cetak 2 Gol

19 Februari 2020 KPU Lamsel Mulai Terima Penyerahan Syarat Dukungan Paslon Perseroangan

Namun demikian, Watoni menyebutkan, ongkos politik menjadi salah satu indikator agar Balon diusung oleh PDI Perjuangan.

“Kalo dia (Balon) gak bisa mengeluarkan ongkos politik, ya agak susah juga, tapi semuanya punya kans, masing-masing punya peluang,” ungkap Watoni kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (15/2/2020).

Rekomendasi Balon Kepala Daerah untuk 8 Kabupaten/Kota di Lampung dikabarkan akan turun berbarengan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDI Perjuangan Lampung yang sempat tertunda.

Akan tetapi, kabar yang sempat beredar itu kemudian dibantah oleh anggota Komisi I DPRD Lampung ini.

“Rakerda memang sempat tertunda, DPP menyerahkan semuanya kepada DPD sekarang. Tapi kalau untuk rekomendasi, memang kami belum tahu kapan akan turunnya, pas Rakerda atau bukan, kami belum tahu,” jelas Watoni.

Kendati demikian, Watoni berharap, rekomendasi cepat turun, sehingga DPD dapat cepat bergerak dalam rangka pemenangan Balon yang diusung tersebut.

“Sesuai dengan hasil kongres, kami mendahulukan kader internal, sehingga kami berharap rekomendasi itu cepat keluar supaya cepat bergerak,” tandas Watoni.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved