Video Berita

VIDEO Seratusan Buruh Lampung Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Seratusan buruh Lampung gelar aksi demo menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law atau aturan Cipta Lapangan Kerja.

Kemudian buruh juga diancam hukuman kerja paksa sementara pengusaha yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi denda ringan.

Masyarakat kehilangan hak partisipasinya, karena jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanah yang mereka kuasai.

Guna memuluskan RUU tersebut, Presiden Joko Widodo meminta kepada Kejaksaan RI dan memerintahkan aparat keamanan.

Polri serta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendukung dan mengantisipasi ancaman aturan ini.

Alasan menolak RUU omnibus law ini dikarenakan melegitimasi investasi perusak lingkungan.

Lalu mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.

Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi.

Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat, percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis.

Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja sepanjang tahun. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah.

Halaman
1234
Penulis: ikhsan dwi nur satrio
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved