Yusuf Kohar Ikuti Penjaringan Perindo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bakal Calon Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar mengambil sekaligus mengembalikan berkas pendaftaran di penjaringan DPD Partai Perindo Kota Bandar Lampung, Senin (24/2/2020).

Sesuai mekanisme penjaringan, Yusuf Kohar langsung memaparkan visi misi di depan tim penjaringan yang terdiri dari Ketua Tim Penjaringan Usman Hasani dan Sekretaris Eka Tiara Candrananda.

Usai memaparkan visi misi, Yusuf Kohar pun mengaku optimistis akan mendapat perahu Partai Perindo.

Saat ditanya soal pendampingnya, Wakil Wali Kota Bandar Lampung ini masih enggan untuk memberitahukannya.

Namun demikian, ia mengungkapkan wakil yang akan mendampinginya merupakan politisi aktif.

• Antara Rycko Menoza, Yusuf Kohar, dan Eva Dwiana, Demokrat Usung Siapa?

• Yusuf Kohar Gencar Sosialisasi ke Masyarakat Buru Rekomendasi Partai

• Rekomendasi PKS Segera Turun, PAN Lampung Umumkan Balon Wali Kota Maret

• Ike-Zam Naik Gerobak Sapi, Firmansyah-Bustomi Diiringi Kuda, 2 Balon Serahkan Dukungan ke KPU

"Wakil kita dari politisi, tapi kita diem aja dak mau ngomong dulu siapa," bebernya.

Yusuf Kohar Gencar Sosialisasi ke Masyarakat Buru Rekomendasi Partai

Bakal Calon (balon) Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar gencar lakukan sosialisasi ke masyarakat.

Hingga kini, Yuko sapaan akrabnya telah berhasil terjun ke 31 titik di Kota Bandar Lampung dengan langsung terjun kemasyarkat melalui kegiatan-kegitan forum komunikasi publik.

Yuko terus gerilya melakukan sosialasi ke masyarakat dan sekaligus menyerap asipirasi warga demi merebut rekomendasi Partai Politik.

Yuko mengatakan, selama proses komunikasi politik terbangun dengan partai, sebagai balon Wali Kota ia harus gencar melakukan sosialisi.

Sehingga, partai politik akan lebih mantap untuk menjatuhkan rekomendasinya untuk maju di kontestasi politik 2020 mendatang.

“Kalau sekarang ini masih proses semua belum ada yang dapat rekom dari partai, selagi masih proses ini kita gencaarkan silaturahmi supaya partai politik mantap meilirik kita,” ujar Yuko Kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (15/2/2020).

Terkait dengan wakil, Yuko mengaku belum mengantongi nama-nama tertentu.

Namun, ia menyebutkan sosok wakil yang akan mendampinginya harus memiliki integritas yang tinggi.

Seperti, sejalan dengan Yuko, tolak fee proyek, tidak rakus dengan uang, isteri tidak boleh campur mengurusi pemerintahan, dan tolak fee lelang jabatan.

“Wakil itu nanti, yang penting se-ide, program kita ini jelas bersihkkan kota ini dari KKN, istri gak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan,” tandasnya.

Menurutnya, seorang wakil berperan penting dalam urusan pemerintahan. Sehingga pemberdayaan wakil akan mempermudah tugas-tugas pemimpinnya.

“Wakil itu harus diberdayakan, baru nanti kita nentukan pejabt yang berkompeten. kepala dinas, kepala seksi, kepala bidang, nah ini harus betul-betul, jelas Wakil Wali Kota Bandar Lampung ini.

Dana Pilkada 8 Daerah di Lampung Tembus Rp 376 Miliar

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten/kota se-Lampung akan menelan anggaran Rp 376 miliar.

Rinciannya, anggaran untuk penyelenggara atau komisi pemilihan umum sebesar Rp 267.542.972.200 dan anggaran pengawasan Rp 109.055.512.000.

Hal tersebut terungkap dalam rapat terbatas kesiapan Pilkada Serentak 2020 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (7/2/2020).

Hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, KPU Lampung, Bawaslu Lampung, serta perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten/kota se-Lampung.

Adapun 8 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, Way Kanan, Metro, dan Bandar Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, 8 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada harus secepatnya merealisasikan anggaran sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD). Ini agar pilkada berjalan lancar.

Arinal juga meminta penyelenggara pemilu dan pengawas bisa menciptakan pilkada yang kondusif.

"Kita harus melakukan antisipasi dengan mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mengatasi konflik yang mungkin terjadi," bebernya.

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami menjelaskan dana tersebut terbagi atas tiga kategori kegiatan. Yakni, untuk persiapan, pelaksanaan dan penetapan.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk Pilkada 2020, seperti kesiapan anggaran dan petugas adhock.

Selain itu, KPU juga terus melakukan supervisi dan monitoring dalam persiapan dan pelaksanaan tahapan pilkada 8 kabupaten/kota.

"KPU juga telah melakukan sosialisasi pilkada dengan mobil cerdas pemilih, launching gerbang demokrasi, goes to campus, goes to school, gerebek pasar, dan lainnya," jelas Erwan.

Sementara anggota Bawaslu Lampung Iskardo P Pangar mengatakan, dana yang ada akan diorientasikan ke 11 ruang lingkup pengawasan.

Kesebelas hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Pengawasan.

"Dana tersebut akan diorientasikan ke sebelas ruang lingkup pengawasan," ujarnya.

Anggaran Penyelenggaraan (KPU):

- Bandar Lampung Rp 36.000.000.000

- Metro Rp 14.035.671.200

- Lampung Selatan Rp 38.300.000.000

- Lampung Tengah Rp 48.750.000.000

- Lampung Timur Rp 37.030.000.000

- Pesawaran Rp 28.208.572.000

- Pesisir Barat Rp 15.300.000.000

- Way Kanan Rp 23.459.360.000

Anggaran Pengawasan (Bawaslu):

- Lampung Selatan Rp 18.500.000.000

- Lampung Tengah Rp 20.000.000.000

- Lampung Timur Rp 15.001.525.000

- Pesisir Barat Rp 7.850.000.000

- Pesawaran Rp 9.442.000.000

- Way Kanan Rp 13.712.742.000

- Bandar Lampung Rp 18.000.000.000

- Metro Rp 6.549.245.000

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)