KPK Sentil Pejabat Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, Stafsus Presiden dan Wapres, Hingga Wantipres

KPK masih menunggu LHKPN dari total 9 orang penyelenggara negara. Tercatat 2 orang merupakan wajib lapor periodik dan 7 orang lainnya adalah wajib la

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
KPK Sentil Pejabat Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, dari Stafsus Presiden dan Wapres, Hingga Wantipres 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong para penyelenggara negara untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebab, masih ada pejabat negara yang belum juga melaporkan LHKPN, termasuk stafsus Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"KPK mencatat ada 3 orang stafsus Presiden yang belum menyampaikan LHKPN dari 13 stafsus. Batas waktu yang diberikan adalah hingga akhir bulan ini, yaitu 31 Maret 2020,” kata Plt Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (1/3/2020).

Dari total 8 orang Staf Khusus Wakil Presiden yang terdiri atas 3 wajib lapor periodik dan 5 wajib lapor khusus, KPK baru menerima pelaporan dari 1 orang penyelenggara negara wajib lapor periodik.

5 penyelenggara negara wajib lapor khusus seharusnya telah menyelesaikan laporan hartanya paling lambat pada 24 Februari 2020.

Bupati Agung Sidang Lagi, Jaksa KPK Hadirkan 60 Saksi

PGN Kembali Diganjar Penghargaan Terbaik dari KPK, Kategori Rutin Lapor LHKPN 

Walikota Metro Pairin Instruksikan Pejabat Serahkan LHKPN

Meski telah melewati tenggat waktu 3 bulan setelah kelima stafsus tersebut dilantik dalam jabatan publik, sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi dan keterbukaan kepada publik KPK mengimbau kepada kelima stafsus untuk tetap menyerahkan laporan hartanya.

Demikian juga untuk Wantimpres, KPK masih menunggu LHKPN dari total 9 orang penyelenggara negara.

Tercatat 2 orang merupakan wajib lapor periodik dan 7 orang lainnya adalah wajib lapor khusus.

Kepada 7 orang wajib lapor khusus, KPK mengimbau agar segera menyampaikan LHKPN sebelum batas waktu 12 Maret 2020.

Di sisi lain, KPK juga terus mendorong kementerian/lembaga punya aturan internal terkait pelaporan LHKPN.

Halaman
123
Editor: Romi Rinando
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved