Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Bawaslu Akan Minta Klarifikasi ASN, Sudah Deklarasi Maju Pilkada, Namun Belum Mundur

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Bawaslu telah menindaklanjuti masalah netralitas ASN.

Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Kiki
Iskardo P Panggar saat Ekspose di Tokopie Lepie Korpri. Bawaslu Akan Minta Klarifikasi ASN, Sudah Deklarasi Maju Pilkada, Namun Belum Mundur 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar mengatakan, menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Bawaslu telah menindaklanjuti masalah netralitas ASN.

Seperti temuan Bawaslu Lampung di Kabupaten Pesisir Barat dan Way Kanan.

"Iya kita sudah tindaklanjuti ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) seperti di Pesisir Barat ada tiga orang inisial MH, TP, dan AS, kemudian Way Kanan satu inisial SN," ungkap Iskardo kepada Tribunlampung.co.id, Senin (9/3/2020).

Selain itu, Bawaslu Lampung juga akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN di beberapa daerah lainnya termasuk Kota Bandar Lampung.

Iskardo menyebut, Bawaslu Lampung akan meminta klarifikasi dari beberapa ASN yang diduga melakukan pelanggaran, karena telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilkada, namun belum mengundurkan diri dari jabatannya.

Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Lampung Soroti Netralistas ASN

Bawaslu Rekom KPU Verifikasi 33 Calon PPS Lampung Selatan

KPU Pesawaran Lantik 33 Personel PPK di 11 Kecamatan

Kembali Bertarung di Pilkada Pesisir Barat, Erlina Yakin Dapat Rekomendasi PKB

Beberapa dugaan pelanggaran ASN itu terdapat di Lampung Tengah, Kota Metro, dan Bandar Lampung.

"Semua ASN yang nyalon atau yang sudah deklarasi itu kita akan tindak lanjuti dan kalo memang benar (melanggar) akan kita ajukan ke KASN," tandasnya.

Iskardo menjelaskan, menurut aturan yang ada, tidak diperbolehkan jajaran pemerintah mempromosikan bakal calon yang mengikuti pilkada serentak.

Baik itu kepala daerah, camat, hingga perangkat desa/kelurahan tidak diperbolehkan.

"Salah satu aturan yang dilarang itu, tidak boleh fasilitas pemerintah digunakan untuk kampanye. Makanya ini, nanti semua akan kita telusuri dan akan kita sambung ke Bawaslu setempat. Termasuk perangkat-perangkat desa dan kelurahan, akan kita awasi semuanya," ujar Iskardo.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved