Tribun Tulangbawang

Percepat Realisasi PBB-P2, Bapenda Tulangbawang Monitoring Target Pajak di 15 Kecamatan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) roadshow memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan

Percepat Realisasi PBB-P2, Bapenda Tulangbawang Monitoring Target Pajak di 15 Kecamatan
net
Ilustrasi

Percepat Realisasi PBB-P2, Bapenda Tulangbawang Monitoring Target Pajak di 15 Kecamatan
 

Laporan Reporter Tribun Lampung Endra Zulkarnain 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) roadshow memonitoring dan mengevaluasi pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 ke kecamatan-kecamatan di wilayah Tulangbawang

Selain itu, Bapenda juga memonitoring pencapaian target penerimaan piutang PBB-P2 tahun 2014 sampai tahun 2018.

Kepala Bapenda I Nyoman Sutamawan mengatakan, monitoring dan evaluasi itu dimaksudkan untuk melahirkan persepsi dan pandangan yang sama antara wajib pajak maupun petugas retribusi.

Tahun Ini Bapenda Fokus Penyesuaian NJOP di Menggala

Dengan begitu, Nyoman mengatakan, optimalisasi PBB-P2 yang diharapkan mampu mencapai target. "Monitoring dan evaluasi ini supaya terjadi percepatan realisasi PBB-P2 di Tulangbawang," ungkap Nyoman, Kamis (19/3).

Nyoman memastikan, pihaknya akan terus melakukan monitoring evaluasi atas capaian PBB-P2 dari masing-masing kampung dan kelurahan di 15 kecamatan se- Tulangbawang. "Kita berharap masyarakat wajib pajak yang belum melunasi pajak untuk dapat sadar dan melunasi pajak," paparnya.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nyoman mengatakan, PBB-P2 merupakan pajak daerah yang berpotensi untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Bapenda Tulangbawang akan Terapkan Pajak Parkir Berlangganan Gunakan Kartu Elektronik

Untuk optimalisasi penerimaan tersebut dibuat dasar pengenaan PBB-P2 melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang ditetapkan setiap tahun.
NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli lahan yang terjadi secara wajar.

"Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti di sekitarnya," katanya.

Untuk menetapkan NJOP yang merupakan dasar untuk menetapkan PBB-P2, dilakukan dengan menyesuaikan dan memutakhirkan nilai indeks rata-rata (NIR) zona nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah (ZNT) di setiap kelurahan yang dilakukan dengan cara menganalisis informasi dan data yang didapat di lapangan.

"Untuk itulah dilakukan monitoring dan evaluasi ke kelurahan dan kecamatan guna mengoptimalkan capaian PBB-P2 di Tulangbawang," tandas Nyoman. (end)

Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved