Dipecat dari KPU RI, Evi Novida Ginting Keberatan, DKPP Klaim Punya Kewenangan meski Laporan Dicabut

"DKPP itu tidak terpengaruh dan tidak tergantung dengan pencabutan laporan. Jadi kalau menurut majelis DKPP perkara itu penting, walaupun dicabut, itu

Kompas.com
Dipecat dari KPU RI, Evi Novida Ginting Keberatan, DKPP Klaim Punya Kewenangan meski Laporan Dicabut 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID  - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Evi Novida Ginting Manik yang menyebut bahwa DKPP sebenarnya tidak punya dasar mengadili perkara yang diajukan calon anggota legislatif Partai Gerindra, Hendri Makaluasc, karena pengadu telah mencabut laporannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) Muhammad menyebut, pihaknya tetap memiliki kewenangan mengadili suatu perkara dugaan pelanggaran kode etik sekalipun perkara tersebut telah dicabut oleh pengadu.

Menurut Muhammad, DKPP tidak terpengaruh pada pencabutan laporan dugaan pelanggaran.

"DKPP itu tidak terpengaruh dan tidak tergantung dengan pencabutan laporan. Jadi kalau menurut majelis DKPP perkara itu penting, walaupun dicabut, itu bisa tetap kita periksa teradunya," kata Muhammad saat dikonfirmasi, Jumat (20/3/2020).

Dalam perkara yang berujung pada pemecatan Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU, DKPP menilai penting untuk melakukan pemeriksaan meski laporan telah dicabut pelapor.

DKPP menilai, perkara itu berkaitan dengan kemurnian suara pemilih pemilu, khususnya pemilihan anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan Kalimantan Barat 6.

"Maka kami putuskan untuk tetap memeriksa," ujar Muhammad.

Komisioner KPU Evi Novida Dipecat, Komisi II Akan Dalami Kasus Panggil KPU 

Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik Dipecat, Ketua KPU RI Arief Budiman Dapat Peringatan Keras

Mantan Komisioner KPU Lampung Esti Nur Fathonah Layangkan Surat Keberatan ke DKPP

 

Muhammad mengatakan, bukan sekali ini saja DKPP memeriksa perkara yang sebelumnya telah dicabut oleh pelapor.

Kewenangan pemeriksaan itu, kata dia, telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu.

Muhammad menambahkan, kewenangan DKPP bukan bersifat pasif sebagaimana yang disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, tetapi bagaimana DKPP melihat pentingnya pemeriksaan perkara.

Halaman
12
Editor: Romi Rinando
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved