Ponsel Black Market Diblokir Mulai 18 April 2020, Begini Cara Cek Legalitas Ponsel

Pemerintah akan mulai menerapkan regulasi pemblokiran ponsel black market (BM) melalui IMEI, Sabtu (18/4/2020).

Tribun Makassar
Ilustrasi - IMEI. Pemerintah akan mulai menerapkan regulasi pemblokiran ponsel black market (BM) melalui IMEI, Sabtu (18/4/2020). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan mulai menerapkan regulasi pemblokiran ponsel black market (BM) melalui IMEI, Sabtu (18/4/2020).

Regulasi ini melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Setelah diuji coba dan dilakukan sosialisasi selama enam bulan terakhir, Kementerian Kominfo memutuskan untuk memblokir ponsel ilegal menggunakan mekanisme whitelist.

Skema pemblokiran whitelist menerapkan mekanisme "normally off", di mana hanya ponsel dengan IMEI legal atau terdaftar yang bisa tersambung ke jaringan operator seluler.

Catat, Pada Tanggal Ini HP Black Market atau Ilegal Tak Akan Ada Sinyal alias Blokir Total

Wajib Ada IMEI, Pedagang Dilarang Jual Ponsel Black Market, Izin Usaha Dicabut bagi Pelanggar

Mahasiswi Dibunuh di Dalam Angkot, Pembunuhan Sadis Terungkap Berkat Rekaman CCTV dan Kode IMEI

Ditinggal Istri ke Pasar, Pria di Punggur Cabuli Anak Tiri dengan Diimingi Main Ponsel

Metode ini bertujuan agar konsumen mengetahui ponselnya ilegal atau tidak sebelum membeli ponsel dan membawa pulang.

Dengan skema ini, ponsel yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian tidak akan dapat terhubung dengan jaringan seluler sehingga tak bisa digunakan.

Untuk dapat mengetahui legalitas ponsel, pengecekan dapat dilakukan melalui halaman imei.kemenperin.go.id dengan mencantumkan nomor IMEI ponsel yang akan dibeli.

Jika terdaftar, maka ponsel akan dapat terhubung dengan jaringan seluler dan dapat digunakan.

Jika tidak, maka ponsel tidak dapat terhubung ke jaringan seluler.

Ponsel BM yang aktif sebelum 18 April masih bisa digunakan.

Meski demikian, ponsel black market yang sudah aktif atau pernah digunakan dengan kartu SIM sebelum 18 April masih akan tetap berfungsi sebagaimana biasanya.

Sebab, peraturan ini hanya berlaku untuk ponsel ilegal yang aktif setelah 18 April 2020.

Artinya, pengguna yang sudah menggunakan ponsel BM sebelum 18 April tak akan merasakan perubahan apa pun.

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI Mochamad Hadiyana mengatakan, regulasi ini hanya berlaku untuk perangkat HKT atau handphone, tablet, dan komputer genggam.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved