Tribun Bandar Lampung

Dua Pengembang Perumahan Duduk di Kursi Pesakitan, Tak Kunjung Berikan Sertifikat

Dua pengembang perumahan bersubsidi duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Tribunlampung.co.id/Hanif
Sidang teleconference dengan dua terdakwa pengembang perumahan dipimpin Ketua Majelis Hakim Aslan Aini, Jumat (5/6/2020). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tak kunjung memberi kepastian atas kepemilikan tanah yang dibeli oleh kosumen, dua pengembang perumahan bersubsidi duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Keduanya yakni Siti Sadiah dan Ahri Budiono warga Bandar Lampung.

Dalam persidangan teleconference, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yanti Agustini mengatakan, kedua terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yanti menyebut, adapun perbuatan keduanya dilakukan sekitar Juni 2017 saat setelah membeli tanah seluas 1.999 m2 di Jalan Pulau Singkep Kelurahan Sukabumi dengan harga Rp 698 juta.

"Selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun dan dijual perumahan Subsidi Rupi Perdana Residen dengan tipe rumah 36 m2 dan luas tanah 64 m2," ungkap Yanti, Jumat (5/6/2020).

Akses Pintu Perumahan Se-Bandar Lampung di Perketat

UPDATE Corona di Lampung, 1 Positif, 2 PDP Meninggal, 6 Sembuh

Rusak Gembok Pagar, Kawanan Pencuri Gasak Motor Warga Perum Rajabasa Permai

Terdakwa menawarkan penjualan rumah subsidi tersebut dengan cara kredit KPR dan setor uang muka sebesar Rp 35 juta.

"Lalu terdakwa menjanjikan paling lama 6 bulan untuk mendapatkan status kepemilikan melalui proses akad kredit di bank. Dan jika konsumen membeli secara cash, terdakwa menjanjikan kepada konsumen terhitung menyetor uang pertama hingga lunas dengan waktu enam bulan, maka konsumen akan menadapatkan hak-haknya berupa sertifikat hak milik atas nama konsumen," bebernya.

Masih kata JPU, dari waktu yang telah ditentukan, konsumen tidak mendapatkan hak-hak kepemilikan atas rumah yang dibeli.

"Akibat perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan pihak konsumen yang telah membayar uang muka dirugikan, karena tidak mendapatkan hak-haknya berupa kepastian kepemilikan atas rumah subsidi yang dibelinya dan bagi dengan total sebesar Rp 305 juta," sebutnya.

JPU menambahkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved