Tribun Bandar Lampung

Konsumen Setor DP Rp 35 Juta Rumah Tak Kunjung Dibangun, Pengembang Diseret ke Meja Hijau

Diduga menipu konsumen, dua pemilik pengembang perumahan bersubsidi di Bandar Lampung diseret ke meja hijau.

Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa
Persidangan telekonferensi kasus dugaan penipuan perumahan subsidi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jumat (5/6/2020). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Diduga menipu konsumen, dua pemilik pengembang perumahan bersubsidi di Bandar Lampung diseret ke meja hijau.

Keduanya yakni Siti Sadiah dan Ahri Budiono, warga Bandar Lampung.

Dalam persidangan yang digelar secara telekonferensi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Jumat (5/6/2020), jaksa penuntut umum Yanti Agustini mengatakan, kedua terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Adapun perbuatan keduanya dilakukan pada Juni 2017 setelah membeli tanah seluas 1.999 meter persegi di Jalan Pulau Singkep, Kelurahan Sukabumi, dengan harga Rp 698 juta.

"Selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun dan dijual perumahan subsidi Rupi Perdana Residen dengan tipe rumah 36 meter persegi, luas tanah 64 meter persegi, dengan dua kamar," ungkap jaksa dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Aslan Aini.

Merasa Ditipu hingga Miliaran, Nasabah Ngamuk di Kantor Solid Gold Berjangka

Warga Pringsewu Ditipu, Beli Avanza Seharga 125 Juta tapi Mobil Malah Ditarik Leasing

Ratusan Mobil Travel di Lampung Tak Berizin, Mangkal di Pinggir Jalan hingga Punya Loket

Palsukan Suket Bebas Corona, Warga Lampung Tertahan di Bandara Radin Inten II

Terdakwa menawarkan penjualan rumah subsidi tersebut melalui KPR.

Konsumen diharuskan menyetor uang muka sebesar Rp 35 juta.

"Lalu terdakwa menjanjikan paling lama enam bulan untuk mendapatkan status kepemilikan melalui proses akad kredit di bank. Jika konsumen membeli secara cash, terdakwa menjanjikan kepada konsumen terhitung menyetor uang pertama hingga lunas dengan waktu enam bulan, maka konsumen akan mendapatkan hak-haknya berupa pemberian sertifikat hak milik atas nama konsumen," bebernya.

Namun dari waktu yang telah ditentukan, konsumen tidak mendapatkan hak-haknya.

"Akibat perbuatan kedua terdakwa, pihak konsumen yang telah membayar uang muka dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya berupa kepastian kepemilikan atas rumah subsidi yang dibelinya dan bagi dengan total sebesar Rp 305 juta," sebutnya.

JPU menambahkan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1. (Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved