Pilkada Bandar Lampung 2020

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU-Bawaslu Bandar Lampung Ajukan Pengadaan APD ke Pemkot

Pengajuan APD tersebut guna memebekali para penyelelanggara pemilu yang akan bekerja selama berlangsungnya Pilkada 2020.

Penulis: kiki adipratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi. Pilkada di Tengah Pandemi, KPU-Bawaslu Bandar Lampung Ajukan Pengadaan APD ke Pemkot 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - KPU dan Bawaslu Bandar Lampung ajukan pengadaan alat perlindungan diri (APD) kepada pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Pengajuan APD tersebut guna memebekali para penyelelanggara pemilu yang akan bekerja selama berlangsungnya Pilkada 2020.

Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi mengatakan, APD sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada untuk menjalankan tahapan untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Oleh karena itu, pihaknya meminta adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tahun ini.

“Kurang lebih sekitar Rp5,4 Miliar (penambahan anggaran yang akan diajukan, red). Itu untuk penambahan 375 TPS, ditambah APD, termasuk rapid tes bagi KPU, PPK/PPS dan juga untuk sekretariat PPK/PPS,” kata Dedi, Senin (8/6/2020).

KPU Minta Tambah Anggaran Pilkada Rp 5,6 Triliun Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

PKS Beri Sinyal Calon yang Dapat Rekomendasi di Pilkada Bandar Lampung 2020

2 Balon Independen di Pilwakot Bandar Lampung 2020 Siap Mulai Kembali Tahapan Pilkada

Dedi menuturkan, penambahan anggaran tersebut merupakan perubahan skema pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020. akibat pandemi Covid-19.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Chandrawansah.

Chandra mengatakan, akan mengajukan pengadaan APD untuk seluruh tenaga pengawas pemilu.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan, mengingat hasil rapat koordinasi antara pemerintah dan juga penyelenggara, bahwa tidak ada lagi penambahan anggaran untuk memenuhi ketersediaan APD.

"Ya kita masih akan mengoptimalkan anggaran yang sudah di NPHD tersebut dan malah mau minta ke Pemda berupa APD (bukan dana pembuatan APD) tapi APD nya yang kita pinta untuk safty pengawas dari pandemi tersebut," ungkapnya.

Chandra juga menerangakan, pihaknya akan meminta kepada Pemkot APD berupa barang sejumlah pengawas, dengan rincian pengawas TPS kurang lebih 1.700, Pengawas Kelurahan 126, Panwascam 60 ditambah dengan Bawaslu Kota.

“APD ini untuk keselamatan pengawas dari pandemi Covid-19. Karena sebentar lagi tahapan akan dimulai dan juga langsung ke tahapan yang ditunda sebelumnya, berupa verifikasi faktual serta Pemutakhiran Data Pemilih (PDP),” Kata dia.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Sumber: Tribun Lampung
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved