Breaking News:

Tribun Tulangbawang Barat

Jabatan Sekkab Tubaba Akan Segera Berakhir, Bupati Umar Ahmad Belum Isyaratkan Buka Seleksi

Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad, belum akan menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (PPTP).

Tribunlampung.co.id/Endra Zulkarnain
Ilustrasi Bupati Umar Ahmad - Jabatan Sekkab Tubaba Akan Segera Berakhir, Bupati Umar Ahmad Belum Isyaratkan Buka Seleksi. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PANARAGAN - Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad, belum akan menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama (PPTP) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) setempat.

Umar menegaskan, seleksi terbuka (Selter) dapat dilaksanakan jika terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Kabupaten.

"Bapak Herwan Sahri akan genap lima tahun menjabat (Sekda) pada 2 September 2020 yang akan datang. Nah, proses seleksi terbuka hanya dapat dilakukan apabila ada jabatan pimpinan tinggi yang lowong atau kosong," kata Umar Ahmad dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (16/06/2020).

Hal tersebut disampaikan Umar sebagai respon atas masukan dan kritikan berbagai kalangan agar Pemkab Tubaba menggelar Selter jabatan Sekkab Tubaba menyusul akan berakhirnya masa jabatan Sekkab Herwan Sahri.

Tidak sedikit pula masyarakat yang menginginkan agar memunculkan sejumlah nama putra daerah Tubaba untuk mengisi jabatan Sekkab.

Dua nama yang sempat mencuat yakni Ahmad Suharyo (Asisten I Pemkab Tuba) dan Rustam Efendi (Kepala BPKAD Tuba).

Umar mengakui, banyak kalangan yang memberikan respon terkait perpanjangan PPTP Sekkab Tubaba,
dan meminta Bupati segera melaksanakan seleksi secara terbuka (selter).

"Saya apresiasi saran dan masukan itu, sebagai bagian dari demokrasi yang mesti dijaga. Tapi tentu kita harus berpedoman pada norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Umar Ahmad.

Merujuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang ditindaklanjuti dengan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengkoordinasikan Sekretariat dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kemudian, dalam pasal 133 PP 11 Tahun 2017, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah 5 tahun, dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi.

Halaman
123
Penulis: Endra Zulkarnain
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved