Presiden Jadi Klien Tunggal, BIN Tak Lagi di Bawah Kemenko Polhukam

Mahfud mengatakan, saat ini BIN langsung berada di bawah kendali Presiden karena produk intelijen negara lebih langsung dibutuhkan oleh Presiden.

KONTAN/Daniel Prabowo
Presiden Jokowi. 

Dengan adanya prosedur baru itu diharapkan presiden mampu mengambil kebijakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mampu memperketat kerahasiaan informasi tersebut.

Menurut Wawan, dinamika ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) di dalam maupun luar negeri kian tinggi sehingga perlu penanganan secara ekstra dengan pola yang tidak linier.

Presiden sebagai single client (klien tunggal) BIN juga dinilai perlu mendapat penyampaian informasi secara langsung.

Distribusi informasi dan pelaporan BIN pun dianggap lebih efektif bila berada langsung di bawah Presiden.

"Hal ini sesuai dengan UU Intelijen no 17 Tahun 2011 dan visi misi BIN, di mana BIN harus terdepan dalam penyampaian informasi sehingga pengambilan kebijakan dalam penanggulangan berbagai masalah dapat segera dilakukan oleh Presiden," ujar Wawan.

Kendati demikian, koordinasi BIN dengan kementerian/lembaga lainnya tetap bisa dilakukan, demikian juga dengan Kemenkopolhukam.

Pasalnya, BIN merupakan Ketua Kominpus (Komite Intelijen Pusat), yang mana semua lembaga intelijen di Indonesia berada di bawah koordinasi BIN.

Rapat Kominpus selain melibatkan lembaga intelijen di kementerian/lembaga lain, juga melibatkan Kementrian/Lembaga terkait yang tidak memiliki unit intelijen.

Sudah Tepat

Pengamat intelijen Ridlwan Habib menyebut perubahan peran BIN sesuai Perpres Nomor 73 Tahun 2020 itu memang sudah tepat.

Pasalnya, berdasarkan pasal 27 Undang-undang Intelijen Negara Tahun 2011 dan Peraturan Presiden tentang BIN Tahun 2012, BIN memang semestinya hanya bertanggung jawab kepada presiden.

"Jika ingin sesuai aturan sebenarnya semua badan atau instansi yang mempunyai dasar hukum undang-undang bertanggung jawab kepada presiden, tidak perlu di bawah Kemenkopolhukam. Sama seperti TNI dan Polri," ujar Ridlwan, Minggu (19/7/2020).

Kemenkopolhukam, lanjut dia, sejatinya hanya berlaku sebagai lembaga koordinasi lintas kementerian yang sifatnya sejajar dan tidak perlu ada sifat penjenjangan atau pelaporan.

"Jadi BIN hanya perlu melayani satu user saja yaitu presiden. Presiden tentu butuh percepatan proses pengambilan keputusan dalam menghadapi ancaman negara. Saya kira Perpres 73/2020 ini diterbitkan untuk meneguhkan filosofi dan fungsi BIN sebagaimana mestinya, meningkatkan efisiensi dan aktualitas proses penyampaian informasi intelijen," tutur dia.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved