Breaking News:

Direktorat Jenderal Pajak Tambah Diskon PPh Jadi 50 Persen

Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran maka stimulus ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020.

Dokumentasi DJP Bengkulu Lampung
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah potongan angsuran (diskon) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang semula hanya 30 persen kini menjadi 50 persen dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNGDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menambah potongan angsuran (diskon) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang semula hanya 30 persen kini menjadi 50 persen dari jumlah angsuran yang seharusnya terutang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, kebijakan tersebut berlaku bagi para wajib pajak yang bergerak pada 1.013 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, serta perusahaan di kawasan berikat.

“Sama seperti stimulus pajak yang lain, prosedur untuk mendapatkan stimulus pajak ini sangat sederhana yaitu wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id,” jelas Yoga dalam keterangan resminya, Sabtu (22/8/2020).

Yoga menjelaskan, keringanan angsuran pajak bagi semua wajib pajak tersebut diberikan karena memperhatikan kondisi perekonomian saat ini khususnya dengan masih rendahnya tingkat produksi dan penjualan dunia usaha.

Sudahkah Kamu Mengurus Surat Keterangan Surat Bebas PPh Final? 5 Hal Ini Wajib Kamu Ketahui

Selebgram Akan Dikenakan PPh, Ini Kata Sri Mulyani

Bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran maka stimulus ini berlaku sejak masa pajak Juli 2020.

Sedangkan bagi wajib pajak yang lain penurunan angsuran mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan.

“Penurunan angsuran pajak ini berlaku sampai dengan masa pajak Desember 2020,” jelasnya.

Sementara pengaturan dan rincian industri yang berhak mendapatkan fasilitas, contoh penghitungan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 yang mulai berlaku 14 Agustus 2020.

Yoga mengatakan, ketentuan lain yang diatur dalam PMK-110 ini adalah pajak penghasilan final jasa konstruksi ditanggung pemerintah bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI).

“Insentif pajak ini berlaku sampai dengan Desember 2020 dan dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita,” pungkasnya. (Tribunlampung.co.id/Ahmad Robi)

Penulis: ahmad robi ulzikri
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved