Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Jadi Waketum Partai Gerindra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -  Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025.

Rahayu Saraswati merupakan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Kepastian posisi Rahayu Saraswati disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco juga mengatakan, saat ini Saras tengah mengikuti orientasi partai hingga beberapa hari ke depan.

"Saat ini sudari Saraswati dalam orientasi di partai untuk beberapa hari kedepan, karena yang bersangkutan ditunjuk menjadi salah satu wakil ketua umum Partai Gerindra periode 2020-2025," kata Dasco kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Dasco membantah kabar yang beredar bahwa Saras terjangkit Covid-19. Ia mengatakan, Saras dalam kondisi sehat.

"Perlu kami sampaikan bahwa berita itu tidak benar," ujar dia. 

• Tarif Tol Padalarang-Cileunyi, serta Simak Tarif Tol Trans Jawa Tahun 2020, Bayar Pakai e-Toll

• Tarif Tol Batang-Pemalang, serta Simak Tarif Tol Trans Jawa Tahun 2020, Bayar Pakai e-Toll

• Tarif Tol JORR, serta Simak Tarif Tol Trans Jawa Tahun 2020, Bayar Pakai e-Toll

Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra menetapkan kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina.

Susunan kepengurusan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

Dasco mengatakan, sesuai amanat kongres partai yang digelar pada Agustus lalu, Prabowo merupakan formatur tunggal dalam penyusunan kepengurusan baru.

Hingga saat ini, baru Ahmad Muzani yang memiliki jabatan definitif sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Muzani ditunjuk kembali sebagai Sekjen oleh Prabowo seusai kongres.

"Karena itu segala sesuatu ataau orang yang menamakan pengurus DPP adalah tidak benar, karena kepengurusan DPP dinyatakan demisioner kecuali juru bicara partai yang masih bisa mengatasnamakan Partai Gerindra," kata Dasco.

Ia mengatakan, susunan kepengurusan Partai Gerindra yang baru akan disampaikan setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Menkumham.

sumber: Kompas.com