Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Muhammad Joviter

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyayangkan tindakan seorang camat dan lurah yang menyambangi kediaman anggota Panwaslu.

LBH menilai kedua ASN ini menyalahi aturan dan melakukan pelanggaran etik.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, apa yang dilakukan oleh camat dan lurah tersebut justru mencoreng netralitas mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Dalam menjalankan tugasnya, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," ujar Chandra Muliawan dalam keterangan resmi yang diterima Tribunlampung.co.id, Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, tindakan tersebut dapat menimbulkan conflict of interest (konflik kepentingan) terhadap jalannya kontestasi Pilkada Bandar Lampung 2020.

Diduga, perbuatan itu dilakukan untuk menguntungkan salah satu bakal calon tertentu.  

• Kasus Covid-19 di Lampung Menanjak, LBH Usul Pilkada Ditunda

• LBH Kecam Tindakan Oknum Bandara saat Mengamankan ODGJ, Cik Ali: Wajib Memanusiakan

Chandra menyatakan, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini anggota Panwaslu, bukanlah kewenangan camat atau lurah untuk melakukan penindakan.

Dengan demikian, patut dipertanyakan kembali tupoksi dari keduanya sebagai ASN dalam menjaga netralitas, mempertahankan profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, dan akseptabilitas.

"Serta integritas birokrasi untuk tidak terpengaruh pada kepentingan politik penguasa sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil," jelas Chandra.

Chandra menambahkan, begitu juga bagi penyelenggara pemilu yang tidak netral, dalam hal ini Bawaslu Kota Bandar Lampung harus mengambil sikap tegas apabila salah satu jajarannya terbukti melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu LBH Bandar Lampung menyampaikan walaupun belum masuk ke dalam tahapan penetapan calon kepala daerah, Bawaslu Kota Bandar Lampung jangan hanya diam dan bersifat pasif menunggu adanya laporan dan pengaduan.

Bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh ASN ataupun penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri, wajib hukumnya untuk ditindak tegas.

"Karena hal itu menjadi preseden buruk bagi proses demokratisasi di Bandar Lampung," kata Chandra. (Tribunlampung.co.id/Muhammad Joviter)