Pilkada Bandar Lampung 2020

Bawaslu Bandar Lampung Punya Waktu 5 Hari Proses Laporan Ike Edwin

"Kami punya waktu 5 hari dalam menyelesaikan dan menyimpulkan hasil laporan dari pasangan bakal calon tersebut (Ike Edwin)."

Penulis: kiki adipratama | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah. Bawaslu Bandar Lampung Punya Waktu 5 Hari Proses Laporan Ike Edwin. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bawaslu akan memproses dugaan pelanggaran administrasi KPU dari pasangan bacalonkada Bandar Lampung jalur independen Ike Edwin-Zam Zanariah, dalam waktu lima hari.

"Kami punya waktu lima hari dalam menyelesaikan dan menyimpulkan hasil laporan dari pasangan bakal calon tersebut (Ike Edwin)," ujar Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah, Minggu (20/9/2020).

Candrawansah menjelasakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap laporan yang dilayangkan oleh bacalonkada Bandar Lampung jalur independen, Ike Edwin.

Dalam klarifikasi tersebut, pihaknya mendapati adanya dua hal yang menjadi pokok aduan dalam dugaan pelanggaran administrasi KPU sebagai pihak terlapor.

"Kita sudah klarifikasi pelapor. Yang pertama tidak dilakukan sensus saat verifikasi faktual dan juga tidak menerapkan protokol kesehatan saat verifikasi faktual, itu pokok aduannya," tandas Candrawansah.

Segera Proses

Bawaslu Bandar Lampung memproses laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilayangkan oleh bacalonkada Bandar Lampung jalur independen, Ike Edwin.

Komisioner Bawaslu Bandar Lampung Divisi Penanganan Pelanggaran Yahnu Wiguno mengungkapkan, dalam laporannya, Ike Edwin menduga adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung.

Di mana, jelas dia, berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, KPU diduga tidak melakukan sosialisasi dan tidak verifikasi faktual secara sensus dalam dukungan perbaikan.

"Ya, yang bersangkutan melaporkan perihal laporan karena tidak adanya sosialiasasi ketika saat akan melakukan verifikasi faktual perbaikan. Yang bersangkutan menduga bahwa KPU melanggar PKPU 6 tahun 2020," ujar Yahnu Wiguno di Bawaslu Bandar Lampung, Minggu (20/9/2020).

"Jadi dia (Ike Edwin) melaporkan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU saat verifikasi faktual," imbuh Yahnu Wiguno.

Kendati demikian, Yahnu mengatakan, pihaknya masih akan melakukan kajian lebih lanjut terkait laporan tersebut.

"Tapi untuk masalah terbukti atau tidak terbukti nanti kita lakukan kajian terlebih dahulu," jelas Yahnu Wiguno.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved