Breaking News:

Pilkada Bandar Lampung 2020

Disebut Ike Edwin Langgar Administrasi, Begini Tanggapan KPU Bandar Lampung

KPU Bandar Lampung membantah pernyataan bakal pasangan calon perseorangan Ike Edwin-Zam Zanariah bahwa pihaknya telah melakukan pelanggaran administra

Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Komisioner KPU Bandar Lampung Divisi Teknis Penyelenggaraan Fery Triatmojo. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.UD, BANDAR LAMPUNG- KPU Bandar Lampung membantah pernyataan bakal pasangan calon perseorangan Ike Edwin-Zam Zanariah bahwa pihaknya telah melakukan pelanggaran administrasi.

Komisioner KPU Bandar Lampung Divisi Teknis Penyelenggaraan Fery Triatmojo mengatakan, sosialisasi telah dilakukan saat penyerahan dukungan perbaikan dari KPU kepada PPS/PPK di Swissbell Hotel, Sabtu (8/8/2020) lalu.

Sosialisasi tersebut juga dihadiri Ike Edwin-Zam Zanariah, LO ‘Tim Penghubung’, dan Bawaslu Bandar Lampung.

“Di Swissbell Hotel, kami sampaikan 7 hari waktunya, dan kemudian ditindaklanjuti untuk hari pertama itu koordinasi dan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan PPS dan semua LO yang ada di kelurahan dan kecamatan,” kata Fery Triatmojo, Minggu (20/9/2020).

Dia menjelaskan, verifikasi faktual perbaikan dukungan atau verifikasi faktual tahap dua diserahkan kepada Tim Penghubung terkait kesepakatan waktu dan metode pengumpulan pendukung.

Tim penghubung telah mengikuti verifikasi faktual perbaikan dukungan dengan menghadirkan pendukung atau pendukung datang langsung ke Sekretariat PPS.

“Sensus hanya di tahap pertama. Sedangkan di tahap kedua diserahkan kepada Tim Penghubung untuk mengumpulkan para pendukung, Sudah kita sampaikan kenapa tahap kedua itu 7 hari dan bukan 14 hari, karena metode sensus tidak dipakai,” Jelas Fery Triatmojo.

Menurut Fery, laporan dugaan pelanggaran administrasi Ike Edwin terhadap KPU dianggap keliru.

Sebab, frasa mutatis mutandis dalam Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 lebih kepada proses memeriksa status keabsahan dukungan, aturannya sama dengan proses verifikasi faktual di awal.

“Mutatis mutandis itu bukan melakukan metode sensus seperti pada tahap awal verifikasi dukungan, tapi lebih kepada proses verifikasinya, mempertanyakan keabsahan dukungan. Mutatis mutandis berlaku sama seperti pada tahap awal, artinya verifikasi faktualnya sama bahwa pendukung yang tidak bisa ditemui sampai akhir masa verifikasi dianggap tidak memenuhi syarat,” ujar dia.

“Pendukung datang dicek dulu e-KTP-nya lalu kemudian ditanya terkait dengan dukungannya,” imbuh Fery Triatmojo. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved