Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

LBH Bandar Lampung Juga Desak Pilkada Serentak 2020 Ditunda, 'Nyawa Manusia Lebih Penting'

Desakan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.

Penulis: kiki adipratama
Editor: Noval Andriansyah
Istimewa
Ilustrasi Chandra Muliawan - LBH Bandar Lampung Juga Desak Pilkada Serentak 2020 Ditunda, 'Nyawa Manusia Lebih Penting'. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Desakan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 juga datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, menyelamatkan jiwa manusia dari virus corona lebih penting ketimbang Pilkada Serentak 2020.

Terlebih saat ini di sejumlah wilayah kasus Covid-19 terus naik, begitu juga di Lampung.

"Tahapan pendaftaran pasangan calon pada 4-6 September silam menjadi salah satu alasan agar Pilkada ditunda sekarang juga, karena hampir dari seluruh Bakal Calon yang mendaftar melibatkan massa yang berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan," ujar Chandra Muliawan dalam rilisnya, Senin (21/9/2020).

Candra menuturkan, Bawaslu mencatatat ada 243 Bakal Calon yang melangar Protokol Kesehatan.

Namun itu hanya catatan. Tidak ada mekanisme dan sanksi yang jelas bagi Bakal Calon ataupun (nanti) Calon yang melanggar protokol kesehatan dikarenakan adanya kekosongan peraturan (vacum of wet).

Terlebih banyak sudah ada Penyelenggara Pemilu baik di tingkat Pusat maupun Daerah dan Bakal Calon Kepala Daerah yang terpapar Covid-19, teranyar adalah Ketua KPU RI yang dinyatakan positif Covid-19.

"Tidak ada alasan lain untuk menunda Pilkada sekarang juga," kata Chandta Muliawan.

Namun permasalahan selanjutnya adalah penetapan penundaan pilkada yang harus disetujui antara KPU, Pemerintah dan DPR sebagaimana dalam Pasal 122A UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal tersebut menjadi kemunduran bagi kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilihan.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dimana penetapan penundaan pilkada dalam skala lokal menjadi kewenangan KPU.

"Surat Keputusan dikeluarkan oleh KPU, namun sebelum menjadi dasar Surat Keputusan itu harus ada persetujuan ketiga belah pihak antara KPU, Pemerintah dan DPR yang menyebabkan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu terkunci, hal tersebut merupakan suatu kemunduran dari sifat kemandirian KPU dan menimbulkan adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest)," papar Chandra Muliawan. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama/*)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved