Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Pakar Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Dia menilai pemerintah harus segera merespon masukan dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat untuk dilakukannya penundaan Pilkada Serentak 2020.

Penulis: kiki adipratama | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama
Ilustrasi - Pakar Hukum Tatanegara UIN Raden Intan Lampung Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pakar Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Khairuddin Tahmid mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Dia menilai pemerintah harus segera merespon masukan dan desakan dari berbagai kalangan masyarakat untuk dilakukannya penundaan Pilkada Serentak 2020.

"Pilkada berkaitan erat dengan substansi demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara intens, sehingga protokol kesehatan sebaik apapun akan sulit mencegah frekuensi dan tingkat partisipasi masyarakat," jelas Khairuddin Tahmid, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, berkumpulnya massa banyak dalam satu tempat dapat menimbulkan peluang tingkat penyebaran virus yang semakin masif dengan sendirinya.

Dengan adanya pembatasan aktivitas di era new normal ini, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga otomatis tidak bisa maksimal dalam mempersiapkan perhelatan demokrasi ini.

Akibatnya, berbagai kekecewaan muncul dari masyarakat, khususnya beberapa calon peserta yang ditolak saat mendaftarkan diri ke KPU.

"Terlihat di masa Covid-19 kinerja KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak maksimal sehingga terjadi gugatan dan proses ajudikasi yang mengecewakan banyak pihak,” ungkap Khairuddin Tahmid.

Terlebih, terusnya, saat ini panitia inti seperti ketua dan komisioner penyelenggara Pemilu mulai dari pusat sampai daerah positif terpapar virus corona.

“Ini menjadi lampu merah bahwa penyelenggaraan ini sudah tidak sehat,” tambah Khairuddin Tahmid.

Secara teknis lanjut Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ini menuturkan, penundaan Pilkada Serentak 2020 tidaklah rumit.

Langkah yang bisa diambil adalah cukup dengan perubahan undang-undang.

“Kalau mau cepat, Presiden bisa mengeluarkan Perppu,” ungkap Khairuddin Tahmid.

Proses penundaan Pilkada serentak ini bisa menjadi lebih positif jika penundaan dilakukan setelah ditetapkannya calon.

Dengan ini masyarakat akan bisa lebih mencari dan mendalami rekam jejak dan kegiatan para calon dengan seksama.

“Tidak perlu terlalu banyak berdebat sana sini untuk menunda pilkada demi demokrasi yang sehat dan lebih baik,” tegas Khairuddin Tahmid.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved