Breaking News:

Tribun Way Kanan

Pjs Bupati Way Kanan Mulyadi Irsan Minta Kepala SKPD Pantau Bawahannya Selama Pilkada

Pjs bupati Way Kanan, Mulyadi Irsan silaturahmi dan ramah tamah dengan jajaran Pemkab Way Kanan, di Gedung Serba Guna‎, Way Kanan, Senin (28/9/2020).

Dokumen Humas Pemkab Way Kanan
Pjs Bupati Way Kanan Mulyadi Irsan ramah tamah dengan ASN dan forkopimda kabupaten Way Kanan, Senin (28/9/2020). Pjs Bupati Way Kanan Mulyadi Irsan Minta Kepala SKPD Pantau Bawahannya Selama Pilkada. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Penjabat sementara bupati (Pjs bupati) Way Kanan, Mulyadi Irsan silaturahmi dan ramah tamah dengan jajaran Pemkab Way Kanan, di Gedung Serba Guna‎, Way Kanan, Senin, 28 September 2020.

Mulyadi Irsan sempat memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung.

"Saya dikukuhkan sebagai Pejabat Sementara Bupati Way Kanan pada 26 September 2020 dan akan berakhir pada 5 Desember 2020."

"Dikukuhkan oleh Bapak Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi) bersama 5 Pjs bupati lainnya yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 di Lampung."

"Saya harap, pelaksanaan pilkada agar dapat terlaksana secara tertib, aman lancar dan bermartabat," ujar Mulaydi Irsan, Senin (28/9/2020).

‎Mulyadi meminta, kepada semua pegawai dapat berinovasi, serta bekerja sama satu dengan lainnya, terutama pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten Way Kanan.

Kemudian peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus dilakukam, mengingat saat ini semuanya sudah menggunakan teknologi.

Ia juga menjelaskan, ‎saat ini Pilkada Way Kanan 2020 sudah akan mulai masuk tahapan kampanye.

Karena itu, Mulyadi berharap, ASN netral dalam pelaksanaan Pilkada Way Kanan 2020.

"Jika tidak netral tentunya sudah ada aturan yang menanti. Saya harap tidak ada yang melanggar," tegas Mulyadi Irsan.‎

Secara khusus, Mulyadi minta kepada kepala SKPD di lingkungan Pemkab Way Kanan agar mengawasi bawahannya sesuai dengan ketentuan netralitas PNS.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 2F tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satu azas peyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas, yang berarti tidak berpihak segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ‎

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved