Anies, Ridwan Kamil, Sri Sultan Temui Mahasiswa, Gubernur Kalbar Mohon Presiden Cabut Omnibus Law

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Aksi demo penolakan atas UU Cipta Kerja sudah berlangsung dua hari sejak Rabu (7/10/2020). Demo hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. 

Hingga Kamis malam aksi massa di sejumlah daerah masih terjadi bentrok termasuk di Jakarta, Bandung, Surabaya. .Bahkan tak sedikit massa bertindak anarkis. 

Melihat aksi -aksi ini sejumlah gubernur turun menemui  para pendemo dengan berjanji menyampaikan aspirasi buruh dan mahasiswa terkait UU Omnibuslaw.

Diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan, sampai Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Anies Baswedan mengaku akan melakukan pertemuan dengan seluruh gubernur yang ada di Indonesia secara virtual pada Jumat (9/10/2020).

Pertemuannya dilakukan dalam rangka membicarakan aspirasi masyarakat yang menolak adanya UU Cipta Kerja.

Hal itu dikatakan Anies kepada para demonstran di sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/10/2020) malam.

Selain menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

“Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi, besok itu (Jumat, 9/10/2020) akan kami teruskan,” kata Anies.

• Perbedaan Pesangon di UU Cipta Kerja

• Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD Soal Aksi Penolakan UU Cipta Kerja

• Dosen Kasih Nilai A ke Mahasiswa yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Menurut Anies, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

Karena itu, Anies akan membahas aspirasi tersebut di tingkat APPSI yang kemudian hasilnya akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Hari ini kami menghormati hak warga negara, karena itu tadi kami dengar apa yang jadi aspirasi. Saya ingin kepada semua memastikan hak itu terjaga dan hak itu tidak hilang karena itulah negeri kita yang disebut sebagai negeri merdeka,” ujar Anies.

“Besok (Jumat, 9/10/2020) akan kami lakukan pertemuan itu. Jadi saya pastikan apa yang tadi disampaikan, akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua,” tambah Anies.

Kepada wartawan, Anies mengaku pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan seluruh komponen masyarakat terhadap UU Cipta Karya. Apalagi aspirasi itu datangnya tidak hanya dari Jakarta, tapi dari berbagai daerah lain di Indonesia.

“Saya sampaikan agar kita bisa menahan diri untuk terus menyampaikan aspirtasi dengan tertib dan baik,” jelasnya. 

Belasan halte rusak

Anies Baswedan menyatakan, ada 11 halte bus Transjakarta yang rusak akibat aksi unjuk rasa UU Cipta Karya di Ibu Kota pada Kamis (8/10/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini berjanji akan memperbaiki seluruh fasilitas rusak itu agar masyarakat dapat kembali terlayani dengan baik.

“Seluruh fasilitas umum akan berfungsi kembali malam ini insyaAllah bersih. Dari tadi siang semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman. Ada halte yang rusak total ada 11, ini akan kami perbaiki semua,” kata Anies saat meninjau Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Kamis (8/10/2020) malam.

Beberapa alat konstruksi MRT Fase dan halte Transjakarta Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dibakar pendemo (MRT Jakarta)

Menurut Anies, halte Transjakarta yang terbakar tidak akan bisa dipakai pada Kamis (8/10/2020) malam.

Bagi halte besar yang rusak parah seperti Halte Bundaran HI, akan dibuatkan halte sementara agar pelayanan kepada penumpang bisa terus dilakukan.

Berdasarkan pendataannya, total biaya kerusakaan itu mencapai Rp 25 miliar.

“Halte yang terbakar tentu tidak bisa malam ini, jadi halte-halte masih diukur seberapa besar nanti yang rusak total akan disiapkan halte sementara. DKI yang akan dibayai tadi sudah diprediksi sudah dihitung kira-kira Rp 25 miliar,” ujar Anies.

Gubernur Kalbar Mohon Presiden Keluarkan Cabut Omnibus Law

Kepedulian terhadap aksi mahasiswa dan buruh juga datang dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. 

Sutarmidji meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) Omnibus Law.

"Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnye mengeluarkan Perppu yang menyatakan mencabut Omnibus Law," kata Sutarmidji dalam akun media sosial yang terkonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Menurut dia, permintaan kepada Presiden untuk mengeluarkan perppu juga akan dinyatakan melalui surat usulan.

"Kita akan kirim surat usulan," ujar mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Sutarmidji menegaskan, Perppu Omnibus Law akan menghindari terjadinya pertentangan di masyarakat yang kemungkinan akan terus meluas.

Sebab, undang-undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

"Ini demi terhindarnya pertentangan di masyarakat dan tidak mustahil semakin meluas," ucap Sutarmidji.

Sementara itu, aksi demonstrasi menolak Omnibus Law yang dilakukan ratusan organisasi masyarakat dan mahasiswa di Gedung DPRD Kalbar sempat ricuh.

Kericuhan bermula dari sekelompok massa yang melakukan perusakan tanaman, pembakaran dan pelemparan batu di depan gedung.

Pasukan polisi anti huru-hara kemudian diterjunkan dan menghalau massa dengan gas air mata. Polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator.

Temui Sri Sultan HB X

Perwakilan buruh mulai masuk di Kepatihan untuk menghadap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X Kamis (8/10/2020) sekitar pukul 11.53 WIB.

Audiensi dilaksanakan di Dalem Ageng, kantor Gubernur DIY.

Ada lima perwakilan buruh yang mencoba menemui raja Keraton Yogyakarta tersebut.

Mereka membawa empat tuntutan yang intinya meminta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengirimkan surat mosi tidak percaya pemerintahan Joko Widodo.

Ridwan Kamil Akan Surati Jokowi dan DPR 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Ridwan Kamil sebelumnya sempat beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate. 

Surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

"Isinya menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law," kata Emil.

Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan perppu.

"Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden," kata dia.

Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh mulai dari pasal-pasal omnibus law, masalah cuti, izin TKA, outsourcing, upah, dan lain sebagainya.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahaannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," kata Gubernur.

Emil meminta supaya aksi berjalan dengan tertib tanpa adanya anarkistis.

"Isi suratnya disampaikan pimpinan buruh. Saya titip suarakan apa pun, tetapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas, berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki," jelas dia. Sumber Kompas.com  dan warta kota)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Anies Baswedan Ajak Gubernur Seluruh Indonesia Gelar Rapat Bahas Penolakan UU Cipta Kerja,