Isu Manuver Menteri untuk Pilpres 2024, Refly Harun Salahkan Inkonsistensi Jokowi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Isu soal adanya manuver menteri untuk kepentingan di Pilpres 2024 mendatang, ditanggapi pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Dilihat di kanal YouTube pribadinya, Senin (26/10/2020), Refly Harun menilai kondisi yang terjadi tersebut tidak terlepas dari keputusan yang salah dari Presiden Jokowi.

Menurutnya, pada periode kedua ini, Jokowi tidak konsisten terhadap aturan yang sudah diberlakukan pada awal masa jabatannya, khususnya terkait para menterinya.

Seperti yang diketahui, pada periode kedua, Jokowi sempat tidak membolehkan menterinya untuk rangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

Namun rupanya, aturan tersebut tidak berlaku pada periode kedua.

"Yang harus digarisbawahi adalah, oke sah untuk menyusun bata sebagai pencalonan di 2024," ujar Refly Harun.

"Tapi persoalannya adalah ada inkonsistensi di masa jabatan kedua ini. Pada masa jabatan pertama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan ketua umum partai politik," jelasnya.

Oleh karenanya, Refly Harun menilai Jokowi sendiri yang membuat kondisi seperti sekarang ini.

Dirinya lantas menyebut nama-nama menteri yang merangkap jabatan sebagai ketum partai, yakni mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Soeharso Monoarfah yang merupakan plt Ketum PPP.

Dirinya mengakui dan tidak meragukan lagi bahwa nama Prabowo dan Airlangga memiliki peluang besar untuk melompat di Pilpres 2024 nanti.

"Tapi sekarang ada tiga partai yang menempatkan ketua umumnya menjadi menteri, yaitu Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Soeharso Monoarfah," ungkap Refly Harun.

"Dua di antaranya potensial untuk menjadi calon presiden," jelasnya.

Baca juga: Siapa Sangka Komedian Dodit Mulyanto Punya Pacar Cantik Menawan yang Tak Pernah Tersorot Media

Baca juga: Perlihatkan Tumpukan Jenazah Covid-19, Pekerja Medis Rusia: Mayat di Mana-mana

Menurutnya, isu adanya manuver kabinet Jokowi tidak akan terjadi ketika para menteri tidak menjabat sebagai ketum di partainya.

Dirinya juga menyakini bahwa ketika Prabowo dan Airlangga tidak berstatus sebagai ketum partai maka peluang untuk maju di Pilpres 2024 tidak sebesar saat ini.

"Kalau mereka tidak memegang partai politik, maka bargaining position mereka akan lemah," terangnya.