Jatah Komisaris dan Direksi BUMN untuk Relawan Jokowi Sedikit, Ormas Projo Ingatkan Erick Thohir

Handoko pun meminta Menteri Erick Thohir berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung, yang sudah bersama sejak 2012.

Editor: Romi Rinando
(Kompas.com/Akhdi Martin Pratama) 
Ilustrasi Foto Gedung Kementerian BUMN: Jatah Komisaris dan Direksi BUMN untuk Relawan Jokowi Sedikit, Ormas Projo Ingatkan Erick Thohir 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejak Jokowi dilantik menjadi presiden setidaknya sudah puluhan nama pendukung  tim pemenangan Jokowi yang tergabung dari beberapa alinasi dan ormas yang sudah mendapat jatah menteri maupun jabatan strategis di BUMN.

Kali ini Ormas pendukung Jokowi PROJO pun angkat bicara menanggapi perdebatan penunjukkan jabatan komisaris perusahaan BUMN untuk pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal PROJO Handoko mengingatkan, Menteri BUMN Erick Thohir bahwa pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk ditempatkan pada posisi komisaris ataupun direksi di perusahaan pelat merah.

Handoko melihat, hingga saat ini jumlah komisaris dan direksi BUMN dari relawan Jokowi masih sangat sedikit.

"Pak Erick sepertinya menganggap para pendukung dari relawan tidak kompeten, tidak layak, dan bakal menyusahkan BUMN," kata Handoko dalam keterangannya, Jakarta Jumat (30/10/2020).

Handoko pun meminta Menteri Erick Thohir berkonsultasi dengan Presiden Jokowi tentang kompetensi para pendukung, yang sudah bersama sejak 2012.

"Presiden Jokowi akan menunjukkan kompetensi itu. Mungkin Pak Erick belum mengetahuinya," ujar Handoko.

Handoko menilai jumlah komisaris dan direksi dari kalangan relawan non partai harusnya diperbanyak.

Dia menjelaskan bahwa para relawan profesional memiliki chemistry yang sangat kuat untuk mengawal visi dan misi Presiden Jokowi.

"Maka besarnya keinginan masyarakat agar BUMN dikelola dengan sehat akan lebih mudah dicapai," ucapnya.

Berdasarkan catatan sederet relawan Jokowi-Ma’ruf dan politisi parpol pendukung di pilpres lalu telah diangkat sebagai komisari BUMN pada periode kedua Jokowi. Berikut beberapa di antaranya:

Ulin Ni’am Yusron

Terbaru adalah Ulin Ni’am Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Ulin diketahui mantan wartawan Ekonomi dan pendiri media online Beritasatu.com yang dimiliki Group Lippo Ia dikenal penggiat sosial yang mengkampanyekan massif Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 lalu.

Dilansir dari Kompas.tv, sebelum menjabat sebagai komisaris independen, Ulin sempat berkarir sebagai wartawan di Kontan hingga 2008. Setelah itu, ia mendirikan situs Beritasatu.com hingga 2013.

Pada saat bersamaan, ia menggeluti dunia investigasi prifat dan konsultan sejumlah media daring. Pada 2019 lalu, ia ditunjuk sebagai salah satu tim media sosial kampanye Jokowi-Ma’ruf.

Eko Sulistyo

Eko ditunjuk sebagai Komisaris PLN setelah nama Ulin diumumkan. Penunjukannya berdasarkan SK Nomor : SK-330/MBMU/10/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 9 Oktober 2020.

Eko diketahui pernah menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan pada periode 2014-2019. Dia juga pernah menjadi tim sukses Jokowi sejak di Pilkada Solo.

Rizal Malarangeng

Adik dari mantan Juru Bicara Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Malarangeng itu, ditunjuk sebagai komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau Telkom.

Pada Pilpres 2019 lalu, politisi Golkar itu menjabat sebagai Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo).

Usai tampuk kepemimpinan Golkar dipegang Airlangga, pria asal Makassar itu ditunjuk sebagai wakil ketua umum partai berlambang beringin itu. Namun belakangan, ia mengundurkan diri dari Golkar karena posisinya yang merupakan komisaris BUMN.

Andi Gani Nena Wea

Putra almarhum mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea itu ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada Juni 2020. Sebelumnnya, ia merupakan salah seorang komisaris independen di perseroan ini.

Andi Gani selama ini dikenal sebagai aktivis buruh yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Saat Pilpres 2019 lalu, Andi Gani terjun dalam menggalang massa buruh pada sejumlah acara kampanye dan menjadi Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi.

Fadjroel Rachman

Pengangkatan Fadjroel sebagai komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Juni 2020.

Di perusahaan konstruksi pelat merah itu, selain Fadjroel, ada Viktor S Sirait, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), yang turut ditunjuk sebagai komisaris. Namun, Viktor telah menjabat posisi itu sejak 2015.

Fadjroel sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada kurun 2015-2019, sebelum akhirnya pindah ke Waskita.

Lukman Edy

Politisi senior PKB ini ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) sejak Juni 2020.

Di PKB sendiri, Lukman pernah menjabat sebagai mantan Sekretaris Jenderal partai tersebut. Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota DPR untuk dua periode.

Adapun jabatan eksekutif yang pernah ia pegang yaitu sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2006-2009.

Wawan Iriawan

Penunjukan politisi Nasdem sebagai Komisaris Telkom ini dilakukan bersamaan dengan Rizal Malarangeng.

Di partai besutan Surya Paloh itu, nama Wawan bertengger dalam posisi sebagai Sekretaris Mahkamah Partai Nasdem untuk periode 2019-2024.

Arif budimanta

 
Sebelum ditunjuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Arif adalah pernah menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.

Ia adalah politikus PDI Perjuangan. Pada 2005-2010 ia menduduki posisi Ketua DPP partai berlambang banteng itu. Sementara pada 2009-2013, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fraksi PDI-P di MPR.

Dwi Ria Latifa

Selain Arif, politisi PDI P yang ditunjuk sebagai komisaris pada bank pelat merah yaitu Dwi Ria Latifa, sebagai komisaris Bank BRI.

Pada 2014-2019, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR. Dwi Ria awalnya ditunjuk sebagai anggota Komisi III. Ia pun tercatat sebagai salah satu anggota dewan yang mengusulkan RUU Pengampunan Pajak. Namun setelah itu, ia dipindahkan ke Komisi II DPR.

Pada 2019 lalu, ia kembali mencalonkan diri tetapi gagal. Perolehan suaranya kalah dari rekan separtainya dari Dapil Kepulauan Riau, Sturman Panjaitan.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) pada akhir tahun lalu.

Ahok diketahui merupakan rekan Jokowi saat masih memimpin DKI Jakarta. Ketika Jokowi memutuskan mencalonkan diri sebagai capres pada 2014 lalu, Ahok naik yang semula menjadi wakil gubernur naik menjadi gubernur.

Pada tahun lalu, Ahok diketahui juga bergabung ke PDI Perjuangan.

Zulnahar Usman

Pengangkatan Zulnahar dilakukan bersamaan pengangkatan Dwi Ria sebagai komisaris BRI.

Sebelumnya, Zulnahar diketahui merupakan Bendahara Umum Partai Hanura. Namun, ia mundur dari jabatan itu sebelum ditunjuk sebagai komisaris.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PROJO Minta Erick Thohir Perbanyak Komisaris dan Direksi BUMN dari Pendukung Jokowi

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved