Tribun Lampung Selatan

KPU Dianggap Cermat Ikuti PKPU dan Keputusan MK

Presidium KPKAD Gindha Ansori Wayka mengkritisi perbedaan multitafsir antara KPU Lamsel dan Bawaslu Lamsel

Penulis: hanif mustafa | Editor: soni
KPU Dianggap Cermat Ikuti PKPU dan Keputusan MK
net/ilustrasi
palu hakim

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Presidium KPKAD Gindha Ansori Wayka mengkritisi perbedaan tafsir antara KPU Lamsel dan Bawaslu Lamsel dalam memutuskan status hukum salah satu pasangan calon sebelum ikut menjadi peserta Pilkada Lamsel 2020.

Menurut Gindha, KPU Lampung Selatan sebelumnya sudah melakukan hal yang benar dan cermat dalam menganulir salah satu pasangan dan yang punya riwayat kasus hukum, meskipun sudah diperbaiki dengan Putusan Bawaslu sehingga pasangan tersebut ditetapkan calon dan dapat mengikuti kontestasi politik di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada dasarnya, KPU Kabupaten Lampung Selatan bukan hanya telah melaksanakan Peraturan KPU dan UU No. 10 Tahun 2016 semata, namun nyatanya telah melakukan dengan cermat implementasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 termasuk sudah sesuai dengan Surat dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu dengan surat Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015, Lampiran: 1 Lembar, Perihal Jawaban Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, Jakarta 16 September 2015 dalam rangka menjawab Surat Nomor: 0242/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 2 September 2015.

"Meskipun yang bersangkutan tidak dikurung badan (penjara), akan tetapi berdasarkan putusan hakim salah calon wakil bupati  dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata Gindha melalui rilis Minggu (2/11/2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, menurut Gindha, pada dasarnya selaras dengan Surat dari Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu dengan surat Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015, Lampiran: 1 Lembar, Perihal Jawaban Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, Jakarta 16 September 2015 dalam rangka menjawab Surat Nomor: 0242/Bawaslu/IX/2015 Tanggal 2 September 2015.

"Di dalam Angka 1 (satu) surat tersebut telah secara terang benderang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," tambah Gindha.

Baca juga: 3 Paslon di Pilkada Lampung Selatan 2020 Hadiri Deklarasi Pilkada Damai di Kantor KPU

Sementara mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam kesimpulannya, menurut Gindha, jika berdasarkan apa yang diuraikan dalam angka 1 (satu) Surat Nomor: 30/Tuaka.Pid/IX/2015, Lampiran: 1 Lembar, Perihal Jawaban Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, Jakarta 16 September 2015, jelas bahwa tafsir dari Komisioner KPU Kabupaten Lampung Selatan selaras dengan fakta hukum bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Meskipun tidak ditahan di Lapas karena putusannya bersifat percobaan, namun perbuatannya dapat dibuktikan secara hukum," ujarnya.

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved