Breaking News:

Tribun Tulangbawang

Gelapkan Uang Rp 127 Juta Milik Rekan Bisnis di Tuba, Warga Sumut Ditangkap Polisi di Jabar

Warga Sumut gelapkan uang Rp 127 juta milik rekan bisnis di Tulangbawang. Modusnya, kata AKP Sandy Galih Putra, berpura-pura akan kirim 18 ton jeruk.

Editor: Noval Andriansyah
Grafis Tribunlampung.co.id/Dodi Kurniawan
Ilustrasi - Gelapkan Uang Rp 127 Juta Milik Rekan Bisnis di Tuba, Warga Sumut Ditangkap Polisi di Jabar. (Grafis Tribunlampung.co.id/Dodi Kurniawan) 

"Tadi semua sudah mendengar semua. Inilah yang terbaik dan sebagai umat muslim ini takdir Allah untuk saya dan keluarga saya," ungkap Fajrun Najah Ahmad.

Ia tetap mengklaim tidak mengakui telah menerima aliran uang pinjaman tersebut.

"Tapi karena ini proses hukum, sebagai warga negara saya terima dengan ikhlas dengan gentlemen," sebutnya.

Sembari terbata-bata Fajrun menyampaikan, sampai saat ini kuat menghadapi cobaan.

Itu karena terus mendapat motivasi dan dukungan dari keluarga.

"Bahwa mereka tahu saya tidak pernah terima itu dan mereka akan selalu dampingi saya. Kami yakin ibaratnya bendera, saat ini sedang saya turunkan, saya simpan di kotak anti rayap pada waktunya akan saya kibarkan lagi," ujarnya.

"Sekarang saya akan jalani proses hukum ini dan insyallah persoalan-persoalan lain kita selesaikan dalam perjalanan. Mohon doanya, alhamdulillah saya sehat berkat dukungan istri, anak dan keluarga saya di Rutan Way Huwi. Semoga bisa meningkatkan ibadah kepada Allah dan bisa menulis," imbuhnya.

Fajrun mengatakan, vonis yang diterimanya bukan putusan politik tapi putusan hukum.

"Mungkin ini keputusan Allah untuk menepi dulu dari dunia politik. Dan ini keputusan hukum bukan keputusan politik jadi jangan dipolitisir, putusan dua tahun saya siap menjalankannya," tandasnya.

Ketua Majelis Hakim Pastra Joseph Ziraluo saat persidangan mengatakan, terdakwa Fajrun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Itu sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua 372 KUHP tentang penggelapan.

"Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dikurangi masa tahanan. Dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan," ujar Pastra.

Pertimbangan putusan menurutnya, hal yang memberatkan terdakwa tidak konsisten dalam memberi keterangan.

"Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dan menyersali perbuatannya," tegasnya.

Pastra memberi kesempatan untuk menerima putusan ini atau melakukan pikir-pikir selama 7 hari.

Fajrun berdiskusi dengan penasihat hukumnya beberapa menit.

"Saya menerima putusan yang telah dibacakan oleh yang mulia," kata Fajrun seusai berdiskusi dengan panasihat hukumnya.

"Kami sesuai dengan apa yang disampaikan klien kami. Kami terima," timpal penasihat hukum terdakwa.

Sementara hal berbeda disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana menyatakan pikir-pikir.

Putusan terhadap Fajrun ini masih ringan satu tahun dibandingkan tuntutan JPU meminta majelis hakim mengganjar terdakwa hukuman penjara selama tiga tahun.

Penggelapan Rp 2,75 M

Kasus menjerat Mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad terjadi Maret 2017.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bermula ketika ingin mendapat keuntungan meminjam uang kepada saksi Namuri Yasir.

Terdakwa menghubungi menghubungi saksi melalui telepon meminta bertemu di Kantor DPD Partai Demokrat Lampung.

Saksi menyetujuinya dan baru dua hari kemudian saksi datang ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung untuk bertemu dengan terdakwa.

JPU Irma Lestari beberapa waktu lalu dalam dakwaannya menyatakan, terdakwa mengatakan kepada saksi, ingin mencari pinjaman dana Rp 3 miliar-Rp 4 miliar untuk keperluan pemilihan gubernur Lampung 2018.

Uang itu dipergunakan untuk operasional Partai Demokrat Provinsi Lampung,

Saksi Namuri tidak memiliki uang nominal tersebut.

"Terdakwa berusaha dan merayu saksi agar meminjamkan dan menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara meyakinkan akan dikembalikan paling lama dua bulan dan akan memberi uang tambahan sebagai ucapan terima kasih," terang JPU.

Terdakwa juga menjanjikan akan memperkenalkan saksi Namuri kepada Gubernur Provinsi Lampung pada saat itu yakni saksi Ridho Ficardo.

Atas perkataan dan janji-janji tersebut saksi Namuri percaya dan menyetujui permintaan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2,75 miliar.

Penyerahan dilakukan secara bertahap, pertama Rp 1,5 miliar dan kedua Rp 1,25 miliar.

"Namun sampai dengan waktunya, terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp 2,75 miliar ditambah uang terimakasih dan tidak pernah memperkenalkan saksi Namuri menemui saksi Ridho Ficardo," jelas JPU.

JPU menuturkan, seluruh uang yang telah terdakwa terima dari saksi Namuri juga tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan operasional Partai Demokrat.

Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

"Terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang milik saksi Namuri, sehingga pada akhir bulan Agustus 2017 saksi dan terdakwa melakukan pertemuan untuk kepastian pengembalian uang. Terdakwa kemudian meminta waktu akan mengembalikan seluruh uang sampai pada akhir bulan September 2017 dengan surat tertulis," terang JPU.

Sampai tenggat waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak juga mengembalikan seluruh uang. Saksi Namuri melaporkan terdakwa ke Polresta Bandar Lampung dan di proses secara hukum.

(Tribunlampung.co.id/Endra Zulkarnain/Hanif Mustafa)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved