Breaking News:

Tribun Lampung Utara

2 Pejabat Distannak Lampung Utara Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Sumur Bor

Kejaksaan Negeri Lampung Utara menahan dua pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, Kamis (10/12/2020). Keduanya adalah Rusdie Baron dan Adi

Tribunlampung.co.id/Anung
Kejaksaan Negeri Lampung Utara menahan dua pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, Kamis (10/12/2020). Keduanya adalah Rusdie Baron dan Adip Saptoputranto. 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Kejaksaan Negeri Lampung Utara menahan dua pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, Kamis (10/12/2020).  

Keduanya adalah Rusdie Baron dan Adip Saptoputranto.

Mereka diamankan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sumur bor yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015.

Kasi Pidana Khusus Kejari Lampung Utara Aditya Nugroho menjelaskan, Rusdie Baron selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut.

Baca juga: Ayah Datangi TPS, Paksa Anaknya yang Jadi Ketua KPPS Pulang karena Takut Corona

Baca juga: Nasib Para Artis yang Ikut Pilkada 2020, Ada yang Unggul Ada yang Kalah

Sementara Adip Saptoputranto selaku pejabat penanggung jawab teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara.‎

Kejaksaan Negeri Lampung Utara menahan dua pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, Kamis (10/12/2020). Keduanya adalah Rusdie Baron dan Adip Saptoputranto.
Kejaksaan Negeri Lampung Utara menahan dua pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan setempat, Kamis (10/12/2020). Keduanya adalah Rusdie Baron dan Adip Saptoputranto. (Tribunlampung.co.id/Anung)

"Untuk Rusdie, karena hasil rapid test-nya reaktif, untuk sementara ditangani Posko Covid-19. Sedangkan Adip langsung dititipkan di Rutan Kotabumi," kata Aditya Nugroho, Kamis malam.

Aditya menerangkan, pembangunan irigasi tanah dalam (sumur bor) tersebut didanai APBN yang disalurkan melalui APBD.

Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara pada tahun anggaran 2015 mengalokasikan dana kegiatan pembangunan irigasi tanah dalam (sumur bor) tersebut sebanyak 25 unit sumur bor untuk 25 kelompok tani sebesar Rp 4.537.500.000 dananya bersumber dari DAK.

Berdasarkan hasil penghitungan, terdapat selisih nilai pada item-item pekerjaan sejumlah Rp 639.703.292,62 yang merupakan kerugian keuangan negara.

Dia menambahkan, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP.

"Subsider pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP," kata Aditya Nugroho. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved