Breaking News:

Lampung Utara

Pemkab Lampung Utara Terapkan Pelayanan Publik Digital

Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyatakan di era digitalisasi sekarang ini dibutuhkan penerapan pelayanan publik yang inovatif.

Dokumen Pemkab Lampura
Kepala Disdukcapil Lampung Utara Khairul Anwar meneken komitmen pelayanan publik, Rabu (3/3/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG UTARA - Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyatakan di era digitalisasi sekarang ini dibutuhkan penerapan pelayanan publik yang inovatif. Salah satu contohnya pelayanan secara online.

Walaupun masih sangat sulit untuk diterapkan secara menyeluruh di semua kantor perangkat daerah, beberapa pelayanan publik digital di Pemab Lampung Utara mulai diterapkan.

Sebut saja seperti pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan pengujian kendaraan bermotor sistem smart card di Dinas Perhubungan, pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu Kuning di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan beberapa pelayanan digital lainnya.

Hal itu dikatakan Budi Utomo saat memberikan sambutan acara Pendampingan Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Utara bersama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di ruang Tapis Setdakab setempat, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Ombudsman Lampung Berharap Kepala Daerah Baru Mampu Tingkatkan Pelayanan Publik

Baca juga: Target 100 Hari Kerja Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo, Benahi Pelayanan Publik

“Pelayanan publik digital merupakan salah satu solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional menjadi lebih cepat, mudah, murah dan aman,” kata Budi dalam acara yang dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nur Rakhman Yusuf, Sekretaris Kabupaten Lekok, dan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.

Meski demikian, meskipun pelayanan publik ini tidak harus selalu dalam bentuk digital online, apa pun bentuk dan medianya, serta bagaimanapun prosedur pelaksanaannya, tentu harus dilengkapi pula dengan pemenuhan variabel standar pelayanan publik yang mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Karena itu, sambung bupati, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa tugas pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas yang harus diemban pemerintah daerah, maka bupati selaku koordinator pelayan masyarakat Kabupaten Lampung Utara telah bersepakat dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk menandatangani komitmen penerapan standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

“Saya minta kepada para kepala perangkat daerah agar penandatanganan komitmen ini jangan dianggap sebagai kegiatan seremonial saja, melainkan dapat benar-benar dilaksanakan sehingga penyelenggaraan standar pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara dapat berjalan semakin optimal dan dirasakan oleh masyarakat,” tandas Budi.

Pada kesempatan yang sama, Nur Rakhman Yusuf mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung setiap daerah yang ingin terus memperbaiki pelayanan publik.

Untuk merealisasikannya tentu ada komitmen sebagai langkah awal sebelum bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yakni, meningkatkan pelayanan publik.

Terkait penilaian kepatuhan, Sambung Nur Rakhman, pihaknya selalu berkomitmen membantu Pemerintah Daerah melakukan pembimbingan.

“Bagaimana hasil penilaian pelayanan publik nanti, apakah zona merah, kuning, ataupun hijau, itu semuanya tergantung kepada Bapak-Ibu semua,” ujarnya.

Ia mengakui memang komitmen bersama ini menjadi hal penting, tapi tak kalah pentingnya juga harus adanya integritas dan perlu juga ditularkan sampai ke tingkat staf yang paling bawah.

“Ketika semuanya (kepatuhan) terpenuhi, harapannya masyarakat bisa merasakan dampak dari kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )

Penulis: anung bayuardi
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved