Breaking News:

Mesuji

Ini Penyebab Raperda Lahan Pertanian di Mesuji Mandek

Pemerintahan Kabupaten Mesuji menargetkan pembahasan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) rampung pada 2021.

Dok Prokopim Mesuji
Panen raya di Desa Wono Sari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Pemerintahan Kabupaten Mesuji menargetkan pembahasan Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) rampung pada 2021.

Namun, pembahasan raperda tersebut terancam mandek lantaran belum adanya pejabat pembuat komitmen (PPK).

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Agus Riyanto menyebut, sampai saat ini belum ada PPK.

"Jadi sampai dengan saat ini kita menunggu. Karena harus ada pendanaan segala macam dan sampai saat ini belum dapat PPK-nya," ujar Agus, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: DPRD Tulangbawang Barat Sahkan 5 Raperda Menjadi Perda, 3 Usulan Eksekutif

Baca juga: Kabupaten Mesuji Miliki 27 Kampung KB, Dinas PPKB Sebut Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Desa

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang mengusulkan nama-nama yang berpotensi menjadi PPK yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Agus menjelaskan, percepatan pembahasan Raperda LP2B sebenarnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian.

"Hanya itu sebenarnya. Kalau PPK sudah ada, bisa jalan," ungkapnya.

Agus menuturkan, jika Raperda LP2B sudah disahkan, itu akan menguntungkan para petani di Mesuji.

Sebab, kata dia, LP2B adalah program pemerintah untuk menjaga stabilitas produksi dan menjaga lahan untuk tidak dialihfungsikan.

Selain itu juga untuk memperlancar program pendukung pertanian. Karena semua program bisa masuk.

"Ini kan terganjal kalau lahannya bukan tanaman pangan. Program tanaman pangan itu tidak bisa masuk kalau tidak ada LP2B," jelasnya.

( Tribunlampung.co.id / Rangga Yusuf )

Penulis: M Rangga Yusuf
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved