Breaking News:

Pesisir Barat

Plh Bupati Lingga Kusuma Hadiri Rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama

BPJS Kabupaten Pesisir Barat Gelar Rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Pesisir Barat.

ist
BPJS Kabupaten Pesisir Barat Gelar Rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Pesisir Barat. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESISIR BARAT - BPJS Kabupaten Pesisir Barat Gelar Rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Pesisir Barat.

Bertempat di ruang Batu Gughi setdakab Pesisir Barat, kegiatan tersebut diatas dihadiri oleh Plh Bupati Pesisir Barat Ir N Lingga Kusuma. MP. Kepala Dinas, dan Instansi/ Lembaga terkait lainnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam rangka optimalisasi Program JKN di Kabupaten Pesisir Barat, pemerintah daerah mendukung kegiatan sosialisasi,koordinasi dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraandengan pemangku kepentingan lintas sektoral/organisasi/lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Seluruh Dinas/ Instansi/ Lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN. Dinas/ Instansi/ Lembaga lainnya agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN .

Dukungan dan harapan terhadap sustainabilita sustainabilitas kepesertaan Program JKN di Kabupaten Pesisir Barat

1 Dukungan pembayaran iuran JKN tepat waktu dan pembayaran tunggakan Bagi Peserta PBPU yang yang di daftarkan oleh Pemda untuk bulan Januari S.d Maret selambatnya tanggal 31

Maret 2021.

2. Dukungan Percepatan registrasi perangkat desa dan pembayaran iuran prangkat desa selambatnya april 2021

3. Dukungan perbaikan data NIK tidak valid bagi PBPU JKN yqng telah disampaikab melalui surat sermi ke Pemda

4. Dukungan penyampaian data tunjangan sertifikat guru, tunjangan kinerja pegawai dan penyedian anggaran di APBD 2021 untuk pembayaran kekurangan atas tunjangan sertifikasi dan

tunjangan kinerja PNS Sesuai Perpres 64 tahun 2020.(*)

Penulis: Advertorial Tribun Lampung
Editor: Advertorial Tribun Lampung
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved