Breaking News:

ADVERTORIAL

BPJS Ketenagakerjaan Monitoring dan Evaluasi Program Bersama Kejaksaan di Lampung

Kini BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola terkait jaminan kehilangan pekerjaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.

Dok BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan mengadakan acara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Provinsi Lampung, yang digelar di Radisson Lampung, Bandar Lampung, Selasa (23/3/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - BPJS Ketenagakerjaan se-Provinsi Lampung terus menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam implementasi pelaksanaan penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Lampung.

Deputi Direktur BP Jamsostek Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Surya Rizal mengungkapkan, BPJS Ketenagakerjaan mengelola terkait program kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, dan pensiun.

Kini BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola terkait jaminan kehilangan pekerjaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.

"Sesuai PP 37 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BPJSTK diamanatkan untuk melaksanakan satu program lagi yakni jaminan kehilangan pekerjaan," jelas Surya Rizal dalam acara Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Provinsi Lampung, yang digelar di Radisson Lampung, Bandar Lampung, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Rapat Koordinasi BPJS Ketenagakerjaan Bersama Disnaker Provinsi Lampung

Baca juga: Sosialisasi Program BPU BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung ke Anggota PSH Pesawaran

Terkait pengelolaan program, terusnya, dalam hal ini pihaknya berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk kejaksaan. Terutama dalam penyelesaian piutang iuran, PDS P (perusahaan daftar sebagian program), PDS TK hingga PWBD (perusahaan wajib belum daftar.

"Masalah klasik dari awal kami ada tidak jauh dari piutang iuran, PDS hingga PWBD," imbuh dia.

Berdasarkan data kerjasama SKK (surat kuasa khusus) dengan kejaksaan, dari total 231 badan usaha yang bermasalah, 86 badan usaha patuh sehingga terealisasi Rp 7,7 miliar lebih dari potensi iuran Rp 16,9 miliar lebih.

Di Lampung, terusnya, setidaknya ada 7.872 perusahaan yang harusnya membayar iuran total Rp 2,9 triliun. "Namun yang dibayarkan hanya Rp 224 miliar karena adanya berbagai kebijakan di masa pandemi Covid-19," ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Heffinur menambahkan, ke depan sinergi ini akan terus dimaksimalkan.

Terlebih menindaklanjuti apa yang menjadi kendala BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program-programnya.

"Termasuk menggali potensi perusahaan yang ada di Lampung kita akan cari semua, berapa yang sebenarnya harus bayar, siapa yang tidak bayar, bertahap kita tangani," jelas Heffinur.

Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 juga tidak bisa diabaikan mengingat berdampak pada perusahaan maupun pelaku usaha.

Dalam acara monitoring dan evaluasi tersebut, turut hadir Asdatun Kejaksaan Tinggi Lampung M Hari Wahyudi, Kepala BPJS Cabang Bandar Lampung Widodo, Kepala BPJSTK Lamteng Darwati, hingga kepala kejaksaan negeri se-Lampung. (*)

Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved