Breaking News:

Bandar Lampung

Provinsi Lampung Terbesar Kelima Penyumbang Pekerja Migran

Badan Pekerjaan Pelindungan Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa Provinsi Lampung menjadi terbesar kelima penyumbang devisa negara. 

Tribunlampung.co.id/Bayu
Provinsi Lampung Terbesar Kelima Penyumbang Pekerja Migran 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Pekerjaan Pelindungan Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa Provinsi Lampung menjadi terbesar kelima penyumbang devisa negara. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat ditemui awak media di Balai Keratun seusai sosialisasi UU Nomor 18 tahun 2017, Selasa (23/3/2021). 

Lampung telah menjadi provinsi terbesar kelima dengan penempatan 171 ribu warga Lampung yang sedang berada di negara penempatan. 

"Ada sekitar 9 juta orang secara nasional sebagai PMI, tetapi diyakini mereka yang berangkat paling banyak secara ilegal sekitar 5,3 juta orang secara nasional, " kata Benny.

Sedangkan 3,7 juta jiwa secara legal dan secara keseluruhan yang bekerja di 150 negera penempatan. 

Ada 5,3 juta orang yang tercatat sebagai korban sindikat penjualan orang atau human trafficking dan ini isunya secara global. 

Untuk itu pemerintah harus berkolaborasi dan penempatan yang baik migrasi yang aman. 

Diharapkan ada kerjasama dengan pemda guna peningkatan kapasitas calon pekerja yang terampil.

Lalu ketahanan mental, keahlian, kemampuan berbahasa yang baik calon migran. 

"Ada devisa Rp 159, 6 triliun yang didapatkan secara nasional, setelah dari sektor migas Rp 159, 7 triliun dan kita berbeda sedikit dengan sektor," kata Benny.

Mandat dari UU juga sudah jelas apa yang menjadi tugas dari pemerintah pusat hingga pemda. 

"Kedatangan kami bertemu dengan Wagub Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) ini bersama Kemenaker, Kemenlu untuk penguatan UU nomor 18 tahun 2017 dengan pemda se Lampung," ujar Benny.

Untuk satgas sampai saat ini tindakan penyelamatan kepada 613 orang dan mayoritas mereka itu penempatan ilegal. 

BP2MI ini telah mendorong kepada Bareskrim dan berkeinginan harapannya mereka sindikat ini masuk penjara. 

Penempatan ilegal tidak boleh dan ini sama saja perbudakan modern.

"Tidak ada boleh satu anak bangsa yang menjadi korban dan ini bisnis kotor," tukas Benny. 

Setiap 1 PMI para sindikat ini mendapatkan keuntungan sekitar Rp 20 juta.

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) mengatakan harus disosialisasikan kepada PMI UU nomor 18 tahun 2017 ini. 

Memang Lampung merupakan kantong terbesar migran dengan negara penempatan dan sangatlah banyak. 

"Dari tahun 2018 ada 18.850 orang, tahun 2019 ada 21.472 orang, " kata Nunik

Penempatan paling banyak Hongkong, Taiwan dan Malaysia.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri tentang penempatan terutama perlindungan. 

Semua yang telah tertuang di UU 18 tahun 2017. 

Sekarang ini judulnya perlindungan dan terutama penghidupan yang sangat penting bagi keluarganya. 

"Kita telah menyiapkan tempat mendirikan layanannya terpadu untuk menginap sementara seperti mengurus dokumen SKCK, " kata Nunik

Kedepannya pemanfaatan 4 BLK (Bina Latih Kerja) yakni Bandar Lampung, Lamsel, Metro dan Tubaba. 

Kemudian ada juga smart village termasuk manajemennya dari desa, harus kepala desa juga harus tahu. 

"Harus membuat manajemen keluarga juga baik dan tidak mubazir uang yang dikirim kepada keluarga untuk hal yang bermanfaat, " kata Nunik. 

Banyak persoalan yang dihadapi menjadi persoalan tersendiri dan apresiasi kepada BP2MI atas keberhasilan yang telah dilakukan dalam mengawal PMI. 

Harapannya kepada pemprov dan pemkab hingga ke desa melakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra ) 

Baca berita Lampung lainnya

Penulis: Bayu Saputra
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved