Tulangbawang Barat

Bertandang ke Tulangbawang Barat, Kepala Ombudsman Lampung: Aduan Masyarakat Harus Terdistribusi

Ombudsman RI Perwakilan Lampung bertandang ke Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Program "Ombudsman Masuk Desa

Penulis: Endra Zulkarnain | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Endra
Bertandang ke Tulangbawang Barat, Kepala Ombudsman Lampung: Aduan Masyarakat Harus Terdistribusi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG BARAT - Ombudsman RI Perwakilan Lampung bertandang ke Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Program "Ombudsman Masuk Desa", Selasa (06/04/2021).

Rombongan Ombudsman RI Perwakilan Lampung yang dipimpin Nur Rahman Yusuf, diterima Bupati Tubaba Umar Ahmad di komplek Tiyuh-tiyuh, Uluan Nughik, di Panaragan Jaya.

Pimpinan Ombudsman Lampung, Nur Rahman Yusuf, mengatakan, kedatangan Ombudsman ke Tubaba dalam rangka pengenalan Ombudsman kepada masyarakat, sosialisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur tiyuh dan membuka ruang konsultasi bagi masyarakat.

"Hal ini berkaitan dengan tugas Ombudsman yang berkaitan dengan sarana bagi masyarakat untuk dapat melaporkan segala bentuk aduan mengenai barang milik publik, jasa milik publik, maupun pelayanan publik," ungkap Nur Rahman.

Dia menegaskan, kapasitas Ombudsman sesungguhnya menjembatani apa yang menjadi keresahan dan pengaduan dari masyarakat.

"Karena sebetulnya itulah yang merupakan masukan yang berharga. Walaupun mungkin dalam penyelesaian masalahnya Ombudsman tidak bisa mengintervensi keputusan yang akan diambil oleh lembaga yang bersangkutan," paparnya.

Dalam konteks ini, Nur Rahman mengatakan, komitmen Kepala Daerah menjadi sangat penting, karena informasi dan aduan masyarakat harus terdistribusi ke dinas terkait. 

Namun yang lebih penting adalah memastikan Kepala OPD dan jajarannya merespon dengan cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Menurut dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi sangat krusial. 

Sebab, ini dapat menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemimpin daerah yang saat ini sedang menjabat. 

"Nah, ketika masyarakat puas, tidak mustahil akan dipilih kembali oleh masyarakat," katanya.

Dalam konteks pelayanan publik, Nur Rahman, mengatakan, regulasi dan tata cara pelaporan dan penyelesaian masalah harus disosialisasikan.

Sehingga pemahaman masyarakat meningkat. 

Disamping itu, standar pelayanan harus ada kepastian agar masyarakat tidak bingung dan menimbulkan banyak pertanyaan. 

"Sebab selama ini, proses standar pelayanan masyarakat tidak jelas, tidak terukur dan yang lebih bahaya lagi, tidak terpublikasikan dengan baik," tandasnya.

Bupati Tubaba mengharapkan sinergi ini dapat terus berjalan, sehingga Ombudsman dapat menemani perjalanan Kabupaten Tulangbawang Barat menuju Tubaba.

Umar berharap, proses-proses penyelesaian masalah yang dirangkum oleh Ombudsman dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. 

Karena menurut Umar, ada beberapa masalah yang sebetulnya bisa selesai di tingkatan konsultasi saja. 

"Beberapa masyarakat ada yang menemui kesulitan tetapi sebenarnya hanya karena ketidaktahuannya mengenai birokrasi. Atau terkadang masyarakat salah sasaran, misalnya laporan kepada instansi vertikal seperti listrik yang seharusnya ke PLN malah masuk ke kita", kata Umar Ahmad.

Nur Rahman Yususf, menambahkan bahwasanya Pemda cukup hanya dengan memiliki keinginan yang kuat saja, itu sudah sangat cukup. 

Nantinya Ombudsman akan memberi masukan mengenai instrumen apa yang dibutuhkan dalam rangka pengumpulan dan penyelesaian aduan masyarakat.

( Tribunlampung.co.id / endra zulkarnain )

Baca berita Tulangbawang Barat lainnya

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved