Sinergi BPKP dan Pemprov Lampung Kawal Program Prioritas Daerah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan bersama seluruh Pemda di wilayah Provinsi Lampung.

Rakor tersebut berlangsung di Gedung Pusiban Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (7/4/2021).

Kegitan itu dihadiri Inspektur KPK, Subroto, dan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemendagri, Elfin Ilyas.

Acara ditandai dengan ditandatangani komitmen bersama untuk bersinergi dalam memberikan manfaat lebih besar guna mencapai Lampung Berjaya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari Mewakili Kepala BPKP, mengatakan isu utama dalam Rakor ini yang diangkat adalah upaya meningkatkan peran pengawasan intern dalam mengawal program prioritas daerah.

Bahwa, kendala pembangunan daerah sudah ditemui sejak perencanaan, salah satunya karena program dan indikator kinerjanya belum nyambung, serta masih tingginya ego sektoral antar dinas teknis.

Ditambahkannya, masalah lainnya adalah pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum fokus pada program prioritas daerah.

”Oleh karena itu, dibutuhkan orkestrasi pengawasan intern untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, utamanya melaui sinergi pengawasan program pengembangan potensi daerah, untuk tematik Provinsi Lampung adalah sektor pertanian,” kata Agustina.

Menurutnya, posisi Lampung yang relatif dekat dari Jakarta, merupakan keuntungan tersendiri sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang menyebabkan produk pertanian dari Lampung memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena biaya logistik yang relatif murah.

Namun demikian, Agustina menyebutkan program yang akan dilakukan oleh Pemprov dan Kabupaten/kota di Lampung menjadi tantangan besar.

Sebab, sampai saat ini pihaknya menilai banyak program yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Terlebih, masih ada satuan kerja pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program.

"Jadi memang ini belum maksimal kita melihat masih banyak tantangan pembangunan di daerah. kita lihat sektor strategis belum bisa berjalan dengan optimal. Belum terarah satu sama lain masih berjalan sendiri sendiri," ujar Agustina.

"Maka ini kita lakukan pengawasan untuk kita evaluasi. Masih menjadi tantangan besar masih ditemukan banyak kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara  Sehingga ada saja terjadi korupsi," terang Agustina.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro menyambut baik kerjasama yang selama ini terjalin dengan seluruh pemda di Lampung. Hal ini selaras dengan arahan Kepala BPKP agar Perwakilan BPKP Lampung selalu hadir dan memberikan manfaat.

”Pada Tahun 2021, Perwakilan BPKP Lampung telah menetapkan dua tema pengawasan untuk mendukung pembangunan di Lampung, yaitu evaluasi program kartu petani berjaya dan pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan kawasan wisata terintegrasi Bakauheni ” kata Sumitro.

( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )

Baca berita Pemprov Lampung lainnya