Breaking News:

Lampung Timur

Azwar Minta Dinas Bantu Peternak Ikan Air Tawar di Batanghari

Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi meminta jajarannya membantu peternak ikan air tawar.

Tribunlampung.co.id / Yogi
Audiensi budi daya ikan air tawar di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Senin (12/4/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi meminta jajarannya membantu peternak ikan air tawar.

Hal itu dikatakan Azwar saat menghadari audiensi di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Senin (12/4/2021).

Dalam audiensi tersebut, hadir pula Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur Syamsurijal.

Tono, peternak ikan setempat, berharap Pemkab Lampung Timur dapat memberikan bantuan berupa bibit.

"Kami berharap kepada pemkab hasil dari audiensi nanti akan dipertimbangkan. Karena kami belum ada perhatian yang khusus untuk masyarakat Batanghari. Kami menginginkan bagaimana caranya pemerintah turut membantu dalam pembibitan ikan air tawar ini," ucapnya.

Camat Batanghari Daud mengatakan siap mendukung budi daya ikan air tawar.

"Saya mendukung sepenuhnya budi daya ikan air tawar ini. Tentu harus ada legalitas himpunan peternak ini," ujarnya.

Azwar Hadi pun meminta kepada dinas terkait untuk dapat mengatasi keluhan peternak.

"Saya perintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan agar tidak mempersulit terkait badan hukum dan izin legalitasnya. Bantu keluhan mereka. Anggaran untuk terpal mereka tolong dibantu, sumur bor juga dicatat dan diupayakan," tegas Azwar.

Azwar mengatakan, anggaran tahun ini telah dilakukan refocusing dan akan dianggarkan tahun 2022.

"Anggaran tahun depan nanti akan diberikan, karena tahun ini sudah selesai bahkan sudah pengajuan refocusing anggaran," tutupnya.

Sementara, Kadis Kelautan dan Perikanan Lampung Timur Syamsurijal memaparkan data kelompok budi daya dan tahapan untuk mendapatkan legalitas.

"Jumlah 473 pembudi daya ikan di Lampung Timur dan baru 100 yang sudah lulus uji kompetensi. Di Batanghari ini ada 32 kelompok budi daya, 17 di antaranya belum memiliki badan hukum," paparnya.

"Yang pasti jika ingin mendapatkan anggaran, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya punya kelompok. Ada kelompok (pokdakan) yang mengakomodasi 4-5 kelompok, baru ada asosiasi yang menaunginya lagi. Memang harus ada sertifikasi kelompoknya baru bisa dianggarkan bantuan untuk budi daya," jelasnya. ( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )

Baca berita Lampung Timur lainnya

Penulis: Yogi Wahyudi
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved