Breaking News:

Bandar Lampung

Selewengkan Dana Desa Rp 257 Juta, Eks Kades di Tanggamus Dituntut 5 Tahun 3 Bulan

Selewengkan dana desa, mantan Kepala Pekon (Desa) Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus Dedi Hermansyah dituntut hukuman lima tahun tiga bulan.

Tribunlampung.co.id / Hanif
Suasana sidang perkara dugaan korupsi dana desa di Kecamatan Talang Padang di PN Tanjungkarang, Jumat (30/4/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Selewengkan dana desa, mantan Kepala Pekon (Desa) Sukarame, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus Dedi Hermansyah dituntut hukuman lima tahun tiga bulan penjara.

Dalam persidangan yang digelar secara telekonferensi di PN Tanjungkarang, Bandar Lampung, Jumat (30/4/2021), jaksa penuntut umum (JPU) Arianto Kusumo menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan primer.

Yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun tiga bulan," ujar JPU.

Selain hukuman pidana penjara, JPU juga mengganjar hukuman pidana denda Rp 200 juta.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Dana Desa di Lampung Barat Keberatan Atas Tuntutan JPU  

"Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka digantikan dengan kurungan selama enam bulan," tuturnya.

JPU juga menuntut agar membebankan kepada terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp 257,9 juta.

"Apabila uang pengganti itu tidak dibayarkan, maka harta benda akan disita dan dilelang, apabila tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman pidana dua tahun delapan bulan penjara," tegasnya.

Dalam dakwaannya, JPU Arianto menyebutkan perbuatan terdakwa bermula saat Pekon Sukarame menerima dana desa tahun 2019 senilai Rp 1,1 miliar.

"Saat itu terdakwa meminta uang kepada bendahara pekon, permintaan uang tersebut dilakukan terdakwa sebanyak tujuh kali yang dibuatkan kuitansi," sebutnya.

Lanjutnya alasan pemintaan dana untuk keperluan pekon berupa pengadaan pos ronda dan tarup, belanja pekon, transportasi perangkat pekon, dan seragam batik PKK.

Namun semua pengadaan itu tidak terealisasi, dengan alasan untuk keperluan pribadi dan membayar utang.

"Akibatnya, terdakwa merugikan negara sebesar Rp 257,9 juta," tandasnya. ( Tribunlampung.co.id / Hanif Mustafa )

Baca berita Bandar Lampung lainnya

Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved