Breaking News:

Pringsewu

Sanksi Pemecatan Membayangi Jika PNS Wanita Jadi Istri Kedua

Seorang PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau seterusnya. PNS wanita juga tidak boleh dimadu.

Dokumentasi Pemkab Pringsewu
Wakil Bupati Pringsewu Fauzi melakukan pembinaan aparatur pemerintahan pekon di Kecamatan Gadingrejo, Selasa 4 Mei 2021. Dalam kesempatan itu, disampaikan mengenai aturan tentang seorang PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau seterusnya, termasuk juga PNS wanita tidak boleh dimadu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Seorang PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau seterusnya.

PNS wanita juga tidak boleh dimadu, baik itu dari seorang suami PNS maupun bukan. 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Sulaiman Adnan menyampaikan larangan itu dalam kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan Gadingrejo, Selasa 4 Mei 2021.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut.

Fauzi didampingi, Kadis PMP Eko Sumarmi, Inspektur Pembantu III Tanjung Dyanni, Camat Gadingrejo Joko Hermanto, KUPT Puskesmas Gadingrejo Sobirin serta Kapekon Wonodadi Utara Budiyanto.

Sulaiman Adnan menambahkan, aturan larangan itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

"Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa, 'wanita PNS dilarang menjadi istri kedua/ketiga/dan atau keempat, baik dari laki-laki PNS maupun laki-laki bukan PNS'," ungkapnya.

Ditambahkan Sulaiman Adnan, apabila wanita PNS ini tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka dijatuhi hukuman disiplin berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Atau bahkan dipecat dari PNS tanpa hak pensiun.

Sulaiman Adnan mengatakan, ketentuan pemberian sanksi tersebut, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990.

Halaman
12
Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved