Breaking News:

Korupsi SMAN 6 Metro

Abdul Mukti Jadi Terpidana Korupsi SMAN 6 Metro tanpa Ikut Sidang

Pasalnya, Abdul Mukti melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejari Metro sejak kasus tersebut diusut pada 2016.

Tribunlampung / Indra Simanjuntak
Kejaksaan Negeri Metro mengeksekusi Abdul Mukti bin Taufik, terpidana kasus korupsi pembangunan gedung ruang kelas SMA Negeri 6 Metro, Rabu (19/5/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Abdul Mukti ditetapkan sebagai terpidana tanpa mengikuti persidangan atau in-absentia.

Pasalnya, Abdul Mukti melarikan diri dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejari Metro sejak kasus tersebut diusut pada 2016.

Kasi Intelijen Kejari Metro Rio Halim mengatakan, Abdul Mukti tidak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali.

Sampai proses perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan, yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

"Jadi perkara tersebut tetap disidangkan tanpa kehadiran terdakwa (in-absentia). Dan itu sah. Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang," ujarnya, mewakili Kajari Metro Virginia Hariztavianne, Rabu (19/5/2021).

Ia menambahkan, terpidana Abdul Mukti telah ditetapkan sebagai DPO berdasarkan surat Nomor : B-01/N.8.12/Fd.1/08/2017 Tanggal 25 Agustus 2016.

Kejaksaan Negeri Metro mengeksekusi Abdul Mukti bin Taufik, terpidana kasus korupsi pembangunan gedung ruang kelas SMA Negeri 6 Metro, Rabu (19/5/2021).

Abdul Mukti diketahui sempat empat tahun menghilang dan menjadi buron Kejari Metro.

Kasi Intelijen Kejari Metro Rio Halim mengatakan, eksekusi Abdul Mukti dilakukan tim intelijen Kejari Metro bersama tim eksekutor tindak pindana khusus.

"Kita amankan pukul 12.30 WIB tadi setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selama ini yang bersangkutan melarikan diri ke Jakarta," ujar Rio, mewakili Kajari Metro Virginia Hariztavianne, Rabu.

Abdul Mukti merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan gedung ruang kelas SMAN 6 Metro senilai Rp 2.520.000.000.

Dana tersebut bersumber dari APBD tahun anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Metro.

Baca juga: Pengacara Terpidana Korupsi RSUD Pringsewu Surati Kejari Terkait Selisih Kerugian Negara

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Provinsi Lampung, perkara tersebut merugian keuangan negara sebesar Rp 54.144.066,35.

( Tribunlampung.co.id / Indra Simanjuntak )

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved