Breaking News:

Pesisir Barat

Wakil Bupati Pesisir Barat Ikuti Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021

Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH. Mengikuti Webinar Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 "Kawal Efektivi

Penulis: Advertorial Tribun Lampung | Editor: Advertorial Tribun Lampung
ist
Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH. Mengikuti Webinar Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 "Kawal Efektivitas Belanja Pulihkan Ekonomi". Kamis 27 Mei 2021.  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESISIR BARAT - Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, SH. Mengikuti Webinar Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 "Kawal Efektivitas Belanja Pulihkan Ekonomi". Kamis 27 Mei 2021. 

Turut mendampingi Wakil Bupati Pesisir Barat dalam Webinar tersebut diatas, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Audi Marpi, S.Pd. Inspektur Pesisir Barat Edy Mukhtar, S.P. 

Rapat Koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dihadiri oleh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam Sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menyampaikan peran utama pengawasan intern pemerintah yaitu menjamin tercapainya tujuan pemerintah, program pemerintah dan belanja anggaran pemerintah secara akuntabel, efektif dan efisien. 

Kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Harus Akuntabel, tata kelolanya harus baik, tepat sasaran, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit, serta output dan outcome-nya harus jelas dan maksimal. 

Selanjutnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana 700 T untuk membantu masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. 

Presiden Jokowi berharap BPKP dapat menjalankannya tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menekankan tidak ada teloransi untuk melakukan tindakan korupsi apalagi dimasa pandemi saat ini.(*)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved