Breaking News:

Lampung Selatan

Sambut Pilkades Lampung Selatan, Sekdin PMD Minta Calon Kades Lulus Verifikasi

Sambut pemilihan kepala desa di Lampung Selatan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) meminta calon kepala desa harus lulus verifikasi.

Dokumentasi
Sambut Pilkades Lampung Selatan, Sekdin PMD Minta Calon Kades Lulus Verifikasi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Sambut pemilihan kepala desa (Pilkades) di Lampung Selatan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) meminta calon kepala desa harus lulus verifikasi.

"Kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades, harus lulus verifikasi penilaian dari kabupaten. Penilaian tersebut untuk menentukan layak atau tidaknya calon kepala desa tersebut maju dalam pemilihan kepala desa," ungkap Sekdin PMD Lampung Selatan Sarifudin, Jumat (4/6/2021).

"Sesuai Peraturan Bupati Lampung Selatan No 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa," sambungnya.

Sarifudin menuturkan bagi Kepala Desa petahana bila ingin kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

"Karena Kepala Desa petahana masih memiliki tangung jawab menyusun laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan selama 6 tahun menjabat. Kemudian, selanjutnya laporah tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk diverifikasi," jelasnya.

Sarifudin mengatakan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dalam Pilkades Lampung Selatan, calon kepala desa dan pemilih harus tetap mengikuti Juknis yang ada menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga: 84 Desa Gelar Pilkades, Desa Hajimena Miliki 8.948 Pemilih

"Satu TPS akan dimaksimal 500 orang pemilih. Langkah tersebut untuk memecah agar tidak terjadinya kerumunan di lokasi pemilihan. Petugas Pilkades dan panitia wajib menjalani cek kesehatan rapid tes antigen di Faskes. Untuk memastikan pihak penyelenggara benar-benar sehat,” ungkapnya.

"Pemilih harus memperhatikan hak pilihnya supaya jangan sampai ada warga yang mempunyai hak tertinggal. Saya berharap panitia bisa bersifat netral dan bertugas sesuai tupoksi," ungkapnya.

"Hindari sekecil mungkin konflik dalam Pilkades. Koordinasikan dengan TNI dan kepolisian untuk melakukan pengamanan. Penghitungan dilaksanakan di TPS masing-masing. Kita harus menghindari dan mengantisipasi pemicu timbulnya konflik," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Penulis: Dominius Desmantri Barus
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved