Breaking News:

Metro

Anggota DPRD Metro Minta Pemerintah Kurangi Acara Seremonial demi Jadi Pelopor 5M

Komisi II DPRD Kota Metro meminta pemerintah daerah aktif menjadi contoh menerapkan 5M kepada warga. jangan hanya menyerukan menjaga jarak, menghindar

Penulis: Indra Simanjuntak | Editor: Hanif Mustafa
Tribunlampung.co.id / Indra Simanjutak
Ketua Komisi II DPRD Kota Metro Fahmi Anwar saat diwawancarai oleh Tribunlampung.co.id 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Komisi II DPRD Kota Metro meminta pemerintah daerah aktif memantau pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan antar daerah dan menjadi contoh menerapkan 5M kepada warga.

"Status zona merah ini harus jadi evaluasi, apalagi cuma kita satu-satunya di Provinsi Lampung. Dan jangan lupa, pemerintah harus bisa memberikan contoh ke masyarakat akan penerapan 5M," beber Ketua Komisi II Fahmi Anwar, Kamis (17/6/2021).

Ia mengatakan, jangan hanya menyerukan menjaga jarak, menghindari kerumuman, mengurangi mobilitas, dan lainnya kepada masyarakat.

Sementara acara-acara seremonial pemerintah yang berpotensi menimbulkan banyak kerumunan tetap digelar.

"Harus beri contoh, jadi pelopor. Ya kurangi lah acara seremonial. Hari ini kita tidak bisa bedakan, mana yang tertular, mana yang bawa virus, dan mana yang akan tertular. Jadi ya harus sama-sama menerapkan 5M," tandasnya.

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Metro, Hari Ini Bertambah 5

Fahmi juga meminta peran RT dan RW dalam pengawasan terhadap warga dengan menegakkan aturan dan dilaksanakan dengan benar.

"Sehingga diharapkan angka Covid-19 dapat terus menurun, jadi Metro kembali menjadi zona hijau," imbuhnya.

Menurutnya, tidak semua orang yang mau jujur, bahkan masih banyak yang enggan mengisolasi maupun memeriksakan diri ketika bergejala.

Karenanya, peran RT dan RW yang lebih dekat, lebih tahu warganya, ada yang sakit atau tidak. 

"Itu yang diefektifkan. Jadi ketika ada warga bergejala, langsung diarahkan memeriksakan diri," imbuhnya.

Baca juga: Kembali Masuk Zona Merah Covid-19, Pemkot Metro Akan Berlakukan Pembatasan Aktivitas Masyarakat

Ia berharap pemerintah juga berperan aktif menjelaskan protokol Covid-19 ke masyarakat, karena di lapangan masih ada yang enggan soal prokes.

"Misal ada pasien meninggal Covid-19 dimakamkan di TPU tempatnya tinggal, itu masih ada penolakan. Padahal jika sudah dimakamkan sesuai protap, tidak membahayakan bagi masyarakat lainnya. Jadi penjelasan semacam ini yang harus ditingkatkan," terangnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan, jika pemerintah juga wajib mencontohkan ketika ada warga yang terkena Covid-19, budaya gotong royong saling membantu digerakkan.

"Tetap sesuai dengan prokes. Bukan sebaliknya, dimana banyak kasus yang terjadi, pasien justru merasa dikucilkan," tandasnya. ( Tribunlampung.co.id / Indra Simanjutak ) 

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved