Breaking News:

Lampung Selatan

Eselon IV Jadi Pejabat Fungsional, Pemkab Lampung Selatan Surati Kemendagri

Pemkab Lampung Selatan telah melayangkan surat permohonan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyederhanaan jabatan fungsional.

Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Daniel Tri Hardanto
Warta Kota
Ilustrasi. Pemkab Lampung Selatan telah melayangkan surat permohonan ke Kementrian Dalam Negeri terkait penyederhanaan jabatan fungsional. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Pemkab Lampung Selatan telah melayangkan surat permohonan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyederhanaan jabatan fungsional.

"Surat permohonan sudah kami ajukan pada akhir pekan kemarin. Karena batasan pengajuan itu hanya sampai 30 Juni 2021," ujar Plt Kepala Bagian Organisasi Setkab Kabupaten Lampung Selatan Tirta Saputra, Selasa (22/6/2021).

“Penyesuaian jabatan struktural ke jabatan fungsional itu mengacu pada Permenpan RB Nomor 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahan. Lalu mengacu Permenpan RB Nomor 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional," sambungnya.

Tirta mengungkapkan, dengan adanya penyesuaian itu, seluruh pejabat pengawas atau eselon IV menjadi pegawai fungsional.

Baca juga: Bandar Lampung Tunggu Aturan Penghapusan Eselon III dan IV

Tetapi ada pengecualian atau ada unit jabatan yang tetap dipertahankan untuk unit jabatan administrasi.

Tugas dan fungsi ruang lingkup kewenangan otorisasi bersifat atributif.

Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan dan satuan kerja teknis yang mana diatur dalam pasal 10 Permenpan RB No 25/2021.

Ada beberapa keuntungan dengan penyesuaian itu.

Di antaranya, karier tidak terhambat, bisa diangkat dalam jabatan administrator dan bisa mengikuti JPTP.

Kenaikan pangkat 2 tahun sekali dan pensiun di usia 60 tahun.

Tirta mengatakan, pada pasal 34 dijelaskan pengajuan usulan penyataraan jabatan paling lambat 30 Juni 2021.

"Untuk instansi pemerintah yang telah mengajukan permohonan selanjutnya menunggu validasi. Penerbitan surat rekomendasi pesertujuan menteri serta pengangkatan dan pelantikan paling lambat 31 Desember 2021," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved