PPKM Darurat

Potensi Terjadi Ledakan PHK Jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga Agustus

Potensi terjadinya ledakan PHK atau pemutusan hubungan kerja di perusahaan jika PPKM darurat diperpanjang kembali, cukup besar.

Tribunnews.com
Ilustrasi buruh. Potensi terjadinya ledakan PHK atau pemutusan hubungan kerja di perusahaan jika PPKM darurat diperpanjang kembali, cukup besar. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Potensi terjadinya ledakan PHK atau pemutusan hubungan kerja di perusahaan jika PPKM darurat diperpanjang kembali, cukup besar.

Diketahui, pemerintah telah memperpanjang penerapan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 dari yang seharusnya berakhir pada Selasa 20 Juli 2021.

Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal.

KSPI memperkirakan ratusan ribu buruh bakal kena PHK, jika PPKM darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.

"Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM darurat diperpanjang jadi enam pekan. Berarti satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," tutur Presiden KSPI Said Iqbal.

Menurut Said, buruh yang berpotensi di PHK yaitu di sektor manufaktur dan perkiraan angka ini hanya untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

Baca juga: Bandar Lampung Masuk Kategori PPKM Level 4, Simak Penjelasannya

"Hitungan saya sederhana, angka buruh terpapar Covid-19 itu 10 persen atau sekitar 75 ribu."

"Kalau penyebarannya makin besar, pabrik mau tidak mau tutup dan tidak ada keuntungan, maka manajemen memutuskan pengurangan," papar Said.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani meminta kepada pemerintah agar mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial, serta industri penunjangnya, dan industri berorientasi ekspor tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional.

"Kemudian 25 persen karyawan penunjang operasional, apabila sudah melakukan vaksinasi dua kali untuk seluruh karyawannya," kata Hariyadi.

Akan tetapi, kata Hariyadi, apabila ada kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas menjadi 50 persen karyawan operasional dan 10 persen karyawan penunjang operasional.

Selain itu, Hariyadi menyebut pemerintah juga perlu mengizinkan industri manufaktur sektor nonesensial, serta industri penunjangnya tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen karyawan operasional dan 10 persen karyawan penunjang operasional.

Baca juga: PPKM Darurat di Bandar Lampung di Perpanjang, Lima Daerah di Lampung Zona Merah

"Jika ada kasus konfirmasi positif, menurunkan kapasitas menjadi 25 persen karyawan operasional dan 5 persen karyawan penunjang operasional," tutur Hariyadi. 

Skenario Pengusaha

Halaman
123
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved