Breaking News:

Lampung Timur

Poin Deklarasi Peduli Pencegahan Covid-19 di Lampung Timur, Prokes adalah Harga Mati

Guna pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat koordinasi deklarasi peduli pencegahan Covid-19.

Penulis: Yogi Wahyudi | Editor: Daniel Tri Hardanto
Dok Pemkab Lampung Timur
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendeklarasikan kampanye peduli pencegahan Covid-19 di aula rumah dinas Bupati Lampung Timur, Kamis (5/8/2021). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Guna pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat koordinasi deklarasi peduli pencegahan Covid-19, Kamis (5/8/2021).

Dalam rapat tersebut, menyepakati Instruksi Bupati Lamtim Nomor 360/208/31-SK/VII/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkecil sampai di tingkat Dusun/RT.

Beberapa poin deklarasi peduli pencegahan Covid-19 yang dibacakan pada rapat tersebut, di antaranya:

1. Protokol kesehatan adalah harga mati.

Baca juga: Calon Pekerja Migran Indonesia Senang Dapatkan Vaksinasi Covid-19 untuk Syarat Penempatan

2. Mendukung sepenuhnya penerapan 5M (memakai masker untuk tangan pakai sabun dan air mengalir menjaga cara menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dalam aktivitas sehari-hari).

3. Mendukung pemerintah dalam penerapan PPKM sampai tingkat dusun RT.

4. Mendukung pembatasan kegiatan ibadah pada tempat ibadah dan mengedepankan pelaksanaan ibadah dari rumah.

5. Mendukung penundaan sementara kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti pengajian dan atau yang sejenis serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

6. Kegiatan resepsi /hajatan dan kegiatan sejenis tidak diperbolehkan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

7. Mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring.

8. Mendukung dan ikut mensosialisasikan serta bersedia mengikuti program vaksinasi dari pemerintah.

9. Mendukung dan ikut mensosialisasikan penundaan sementara kegiatan rapat pertemuan sosialisasi dan atau yang sejenis.

10. Berpartisipasi secara aktif dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

11. Apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam kesepakatan ini kami yang bertanda tangan dalam kesepakatan wajib mengikuti menegur, mengimbau, dan mengingatkan masyarakat untuk dapat dihentikan dibubarkan apabila berulang kali melakukan pelanggaran maka pihak shahibul hajat maupun pemilik usaha atau tempat usaha akan dikenakan sanksi administrasi dan hingga penutupan tempat usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditindaklanjuti melalui penegak hukum yang berlaku.

( Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved