Breaking News:

Tulangbawang Barat

Tak Sesuai Aturan, DPRD Tubaba Lampung Rekomendasikan Pembangunan Pertashop Dihentikan

DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) merekomendasikan penghentian pembangunan Pertashop diwilayah Tubaba

Penulis: Endra Zulkarnain | Editor: soni
Tak Sesuai Aturan, DPRD Tubaba Lampung Rekomendasikan Pembangunan Pertashop Dihentikan
net/ilustrasi
Ilustrasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG BARAT - DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) merekomendasikan penghentian pembangunan Pertashop diwilayah Tubaba.

Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho, menegaskan pembangunan Pertashop itu tidak sesuai aturan.

Sebagaimana yang dibangun di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulangbawang Tengah RK 07 yang dihentikan oleh pedagang BBM eceran.

“Dari hasil Rapat dengar pendapat minggu kemarin, disepakati merekomendasikan Kepada Bupati Tubaba untuk memerintahkan Satker terkait menghentikan proses pembangunan Pertashop di Kelurahan Panaragan Jaya RK 7," kata Ponco, Minggu (22/08).

Baca juga: Hanya 7 Anggota DPRD Tubaba Hadiri Paripurna HUT Provinsi Lampung

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi dari DPRD Tubaba nomor : 170/269/I.11/TUBABA/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

Ketua komisi 1 DPRD Tubaba Yantoni, menambahkan, pembangunan Pertashop yang sebelumnya telah diprotes oleh puluhan pedagang BBM eceran di Kelurahan Panaragan Jaya, yang diduga milik oknum Ketua HIPMI Tubaba, telah kangkangi aturan dan terkesan di Monopoli.

“Ini bukan masalah kehadiran program Pertashopnya, pada prinsipnya DPRD Tubaba, Pedagang dan masyarakat umum sangat mendukung. Tetapi bukan berarti akan membiarkan oknum pengusaha semua-maunya membangun tanpa mengikuti aturan. Jangan semua-maunya membangun karena ada bekingan, itu jelas penindasan dan harus dilawan,” tegas Yantoni.

Yantoni berharap, pembangunan Pertashop menerapkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran BBM Jenis Tertentu dan BBM Jenis Khusus penugasan daerah yang belum terdapat penyalur.

“Kita minta Pasal 6 aturan itu benar-benar di jalankan, sehingga untuk jenis BBM Pertashop dapat berjalan dengan baik,” kata Yantoni.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas, seluruh pembangunan Pertashop yang ada di Tubaba yang tidak kantongi izin dan melanggar ketegasan BPH Migas harus di hentikan.

Dinas-dinas terkait, sambung dia, harus melihat dari semua aspek ketika mengeluarkan izin.

"Jangan karena melihat ada amplopnya, melihat karena ada bekingannya sehingga aturan-aturan yang ada justru dilanggar. Pertashop yang langgar aturan kita tutup," tandasnya.

Dia juga menegaskan, DPRD Tubaba telah meminta Satpol PP melalui TKPRD untuk turun dan menyegel Pertashop yang melanggar aturan.

“Untuk Pertashop di Kelurahan Panaragan Jaya, tadi kita sudah tegaskan melalui TKPRD agar Satpol PP segera menyegel tempat pembangunan Pertashop yang tidak sesuai aturan,” pungkasnya.( Tribunlampung.co.id / Endra Zulkarnain )

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved